Kabupaten Tasikmalaya, tasikraya.com – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Tasikmalaya lakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Audiensi kali ini, dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Selasa, (02/06/2020).
BPPH Pemuda Pancasila mempertanyakan terkait anggaran Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak adanya transparansi.
Padahal jelas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 2008
tentang keterbukaan infomasi publik yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3.
Ananto Wibowo selaku Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan dalam sambutanya, “Wakil rakyat kami tidak pernah dihargai, tidak dianggap, kalau tidak dianggap kami akan melakukan aksi besar besaran untuk mempertanyakan anggaran covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya.” Ucapnya.
Dalam Konferensi Pers, Ananto Wibowo menjelaskan terkait Audiensi BPPH Pemuda Pancasila.
“Awalnya kami kesini, mempertanyakan anggaran covid-19. yang sekarang tidak jelas dana yang di refocusing dari beberapa Dinas, SKPD yang ujung-ujungnya jadi bahan ATM lembaga eksekutif. Kenapa lembaga fungsi kontrol DPRD yang dilirik sebelah mata.” Tuturnya.
Dari BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya datang untuk mempertanyakan dari anggaran-anggaran itu.
“Alhamdulillah pak sekda tadi sudah menjelaskan di bulan juni 63 Milyar.” Ungkapnya
BPPH Pemuda Pancasila meminta, “Bahwa rincian itu tolong sampaikan ke wakil rakyat kami. Dengan Total keseluruhunan dari APBD, awal Belanja Tak Terduga (BTT) 15 Milyar ditambah 43 Milyar yang di sampaikan pak Sekda akhirnya menjadi 63 Milyar itu rincianya digunakan apa saja. Kita juga tidak bertanya lebih jauh bahwa Pemerintah Daerah akan membuat rincian seperti itu yang akan disampaikan kepada wakil rakyat kami.” Ujar Ananto Wibowo, SH.
Tujuannya BPPH Pemuda Pancasila gelar audiensi ini yaitu terkait anggaran Covid-19 dan anggaran data. Dari data tahun 2017 BPPH PP menanyakan yang sudah dianggarkannya 1.4 Milyar yang akhirnya digunakan 1.3 Milyar.
“Jamannya beliau jadi kepala dinas sosial yang akhirnya data sampai saat ini carut marut. Refocusing sekarang belum tepat karna tidak pernah melibatkan wakil rakyat kami. Alangkah baiknya, kalau sudah dilakukan kerja sama antara eksekutif dan legislatif atau wakil rakyat kami, itu sudah tepat.” Tegasnya.
Dikarnakan, Eksekutif adalah sebagai pelaksanaan kegiatan yang menanggulangi covid-19 dan legislatif sebagai fungsi kontrol tentang anggaran-anggaran yang digunakan eksekutif.
Untuk sementara ini, “kita puas apa yang sampaikan oleh pa sekda. Akan tetapi, kalo seandainya di bulan juni nanti masih menemukan data yang tidak tepat lagi. kami Pemuda Pancasila akan datang lebih banyak untuk melakukan audiensi dengan eksekutif melalui legislatif.” Katanya.
Terakhir, terkait pembelian apa saja, sampai saat ini tidak tau dana realokasi ataupun tentang anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Covid-19 dari 63 milyar.
“Sampai sekarang tidak ada kejelasan dan kita tunggu satu hari dua hari apabila ternyata rincian itu sudah di belikan dan di sampaikan kepada wakil rakyat kami kita puas. Dan sebaliknya kami akan datang lagi untuk lakukan Audiensi. Eksekutif akan berusaha dan berupaya dan lebih transparan dalam menggunakan anggaran Covid-19 yang jumlahnya 63 Milyar yang baru bahasa saja.” Pungkasnya.
(Rizky/tasikraya)