Kota Tasikmalaya- Puluhan massa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya (AMATI) melakukan demonstrasi di Bale Kota Tasikmalaya.
AMATI mengkritisi carut-marutnya penyaluran BPNT di Kota Tasikmalaya. Aksi Demo tersebut semula berlangsung tertib, namun sempat diwarnai aksi saling dorong antara Mahasiswa dan Satpol PP yang melakukan penjagaan di depan pintu masuk lobi Bale Kota Tasikmalaya.
Aliansi Mahasiswa merasa kecewa dengan Wali Kota Tasikmalaya dan Sekda, dikarenakan tidak mau menemui massa aksi Mahasiswa.
Sebagai ungkapan kekecewaan, Mahasiswa berupaya memasang spanduk tepat di depan pintu masuk lobi Bale Kota, namun keinginan mahasiswa ditentang oleh pejabat Pemkot yang ada di lokasi.
Adu mulut pun terjadi antara Mahasiswa yang ingin memasang spanduk di depan pintu lobi Bale Kota dengan pejabat Pemkot, menurut pejabat Pemkot tersebut hal itu dinilai berlebihan.
Irfan Nawawi korlap aksi juga mengkritisi kantor Pos yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan, kantor Pos sebagai penyalur tidak mau menjalankan aplikasi GeoTech yang sudah disiapkan, menurutnya mungkin mereka takut, akan ketemu pelanggaran-pelanggaran di lapangan.
Dirinya mengaku sangat kecewa juga terhadap SKPD terkait di lingkungan Pemkot yang tak mau menemui massa aksi.
“Mereka sangat tidak responsif terhadap apa yang menjadi keluhan di masyarakat soal BPNT ini, kami jelas sangat kecewa,”Tegas Irfan Nawawi, Selasa (8/3/2022).
Irfan menyatakan bahwa pihaknya pernah melakukan tracking dibeberapa Dinas, termasuk salah satunya Dinas Sosial, itu pejabatnya, pasti alasannya sakit. Mungkin karena terlalu keras memikirkan kesalahan mereka, akhirnya jadi sakit.
Intinya, AMATI merasa kecewa terhadap penerimaan Pemkot Tasik dalam menyikapi persoalan ini. Dia meminta agar kinerja Pemerintah ini dibenahi, melakukan evaluasi besar-besaran.
“Kasihan, mereka ini rakyat kecil, mereka juga ingin bahagia. Jika yang terjadi seperti ini, bukan kebahagiaan yang didapat, justru sebaliknya, masyarakat malah dibikin bingung dan takut.”jawab irfan.
Pasalnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa jelas mengarah adanya dugaan konspirasi beberapa pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT ini. Seakan ada sebuah penggiringan agar masyarakat membeli sembako ke Supplier tertentu.
“Dalam aturannya sudah jelas, bahwa uang yang Rp 600 ribu itu bebas mau dibelanjakan dimana pun oleh penerima manfaat. Bukan malah diarahkan untuk belanja ke satu pihak tertentu.”Imbuhnya.
Mahasiswa lainya, Dian Fahrurozi menyampaikan, dalam keputusan Dirjen sudah jelas, bahwa Tim Koordinasi bertugas untuk melaporkan setiap pengaduan yang masuk berkenaan dengan program BPNT ini.
“Kami mengadukan laporan dari masyarakat, terkait adanya kejanggalan bahwasannya dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah terindikasi adanya upaya penggiringan ke salah satu pihak. Sedangkan dalam Kep Dirjen sudah jelas, bahwa KPM berhak membelanjakannya dimana pun, sesuai dengan kebutuhan.”Pihaknya.
Ia menilai, apa yang terjadi sesuai fakta di lapangan, sembako tersebut sudah dipaketkan.
“Dan kesannya, program ini dipaksa harus selesai disalurkan dalam waktu secepat mungkin.”Pungkasnya.
(Rizky/tasikraya)