Jaringan Persatuan Asli Tasik (JAPATI) Demonstrasi Tolak BBM Naik

  • Bagikan
banner 468x60

Kota Tasikmalaya- Banyaknya aksi unjuk rasa penolakan BBM, belum membuat Presiden Jokowi memberikan respon. Unjuk rasa kali ini datang dari Pengurus Pusat Jaringan Persatuan Asli Tasik (PP Japati).

Jaringan Persatuan Asli Tasik demonstrasi sambil membakar ban, mereka terus menyuarakan aspirasinya di Perempatan Alun-alun Kota Tasikmalaya, Kamis (15/9/2022).

Dalam aksi tersebut, massa aksi memberhentikan mobil tangki Pertamina yang kebetulan melewati jalur perempatan alun-alun Kota Tasikmalaya.

Japati menyindir Dirut Pertamina melalui tulisan yang dibawa saat unjuk rasa, “Bu Dirut…Pie Kabare? #TasikMalu.” Diketahui bersama Direktur Utama Pertamina ke-15 sekarang merupakan perempuan kelahiran Tasikmalaya, 25 Desember 1967 yaitu Nicke Widyawati.

Kemudian, Japati menuliskan spanduk yang bertuliskan “Berantas Mafia Migas dan Copot Dirut.”

Saat dikonfirmasi tasikraya, Junen Hudaya selaku Ketua Japati mengecam keras atas kenaikan BBM yang sampai kini belum juga ada respon dari Presiden RI, dari Menteri BUMN, termasuk dari Dirut Pertamina sendiri.

“Sejatinya tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Namun pada usia 77 tahun Republik ini ada amanat rakyat yang tercederai oleh penyelenggara Negara, yakni Pemerintah.”Tegas Junen Hudaya kepada tasikraya, Kamis Malam (15/9/2022).

Namun, kata Junen, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi, dengan dalih penyesuaian harga BBM.

“Dikarenakan lebih dari 70% anggaran subsidi saat ini dinikmati kelompok masyarakat mampu pemilik mobil pribadi atau tidak tepat sasaran, dan sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran yakni bantuan langsung tunai (BLT) BBM.”Ujar dia.

Bukan hanya itu, dalih-dalih Pemerintah Pusat tidak bisa kami terima. Karena, kenaikan harga produk BBM ini sangat berdampak pada krisisnya sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

Junen mengatakan seharusnya harga BBM mengacu pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar yaitu pelaksanaan kebijakan harga BBM tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah Pusat terhadap golongan masyarakat tertentu.

Selanjutnya, untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu ini dapat berupa BBM subsidi, serta tata kelola dan implementasinya dengan baik. Sehingga pengelolaan BBM memberi kemakmuran kepada rakyat seperti yang tertuang dalam amanat Pasal 33 UUD 1945 dan justru tidak berbalik menjadi kutukan kepada rakyat.

“Modal utama yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang kuat atau satu sosok yang punya pandangan luas mengenai mata rantai produksi dan distribusi BBM serta pengelolaan yang bersih dan transparan dalam mewujudkan implementasi tata kelola yang benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat.”Imbuh dia.

JAPATI Indonesia menuntut dan mendesak Pemerintah:

1. Turunkan harga BBM.

2. Berantas Mafia Migas.

3. Evaluasi Tata Kelola PT. Pertamina (Persero).

4. Copot dan Ganti Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

 

(Rizky/tasikraya)

banner
  • Bagikan