Hadir di STAI Tasikmalaya, Bawaslu RI Bahas Konsep Pemilu Ideal

  • Bagikan
banner 468x60

Kota Tasikmalaya- Komisioner Bawaslu RI, Dr Ratna Dewi Pettatolo, SH., MH hadir dalam acara Diskusi Publik di Aula Kampus STAI Tasikmalaya, Selasa (24/8/2021).

Dengan membawa tema, “Cita ideal Sistem Kepemiluan di Indonesia”, turut hadir tokoh lainnya yaitu Ijang Jamaludin, S.Sy Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Dr Ade Jaenul Muttaqin, M.Pd Ketua KPU Kota Tasikmalaya, dan Dr Dedi Retno, M.Ag sebagai Directur Pascasarjana STAI Tasikmalaya.

Saat diwawancarai tasikraya.com, Ratna Dewi menjelaskan upaya perbaikan pelaksanaan pemilu yang akan datang, dasar perbaikannya adalah hasil evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2020.

“Jadi, ada beberapa hal yang kita evaluasi, mulai dari Pemilu 2019 dan 2020 menuju 2024, terutama dari segi regulasi. Di regulasi ini yang akan di benarkan untuk Pemilu tahun 2024, kemudian, ketika Pemilu yang akan di laksanakan serentak 2024, seharusnya aturan tidak akan jauh berbeda.”terang Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Dr Ratna Dewi.

Ratna Dewi menekankan penegakan hukum merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, untuk memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang mencederai proses demokrasi, sehingga pemilu yang jujur dan adil bisa terwujud.

Terkait penegakan hukum, Ratna menyinggung tentang UU no. 7 dan no 10 tahun 2016 yang masih mengandung perbedaan. Misalnya tentang Politik Uang (money politic), perbedaanya adalah dari pengaturan subjek di Undang-undang Pemilu dan subjek dengan dibatasi tiga unsur, sementara di undang penyuluhan lebih luas akan lebih menguntungkan dan lebih baik.

“Harusnya, pengaturan ini harus di samakan, sehingga nanti dalam proses pelaksanaanya tidak terjadi perbedaan dalam penangananya.”tuturnya.

Selanjutnya, tentang waktu penangan di dalam UU no 7 & 10 terlihat perbedaan. Pemilu, waktu penangananya 14 hari sedangkan pemilihan 5 hari.

“Tentu ini, menimbulkan ketidak adilan, jadi proses pembuktian di pemilu akan di proses dengan baik.”ungkapnya.

Adapun itu, mengenai proses pemilihan serentak 2024 nanti, menurutnya akan menguntungkan masyarakat karena tidak perlu datang ke TPS berkali-kali.

Ketika disinggung mengenai sistem Kepemiluan sekarang ini, apakah akibat dari kepentingan politik, atau karena kepentingan penggunaan anggaran Negara, Ratna tidak mau menanggapinya.

“Maaf saya gak bisa jawab,”Pungkasnya.

(Rizky/tasikraya)

  • Bagikan