Tolak Keras UU Omnibuslaw, Ribuan Massa PMII dan Ormas Kota Tasik Serbu DPRD

  • Bagikan
banner 468x60

Kota Tasikmalaya-
Ribuan Mahasiswa PMII Kota Tasikmalaya beserta Ormas Brigez dan Xtc melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya untuk menolak keras pengesahan RUU Omnibuslaw, Rabu (07/10/20). Aksi tersebut dilakukan karena pengesahan UU Cipta Kerja dipercepat, semula di jadwalkan pada 8 oktober 2020, tapi kemudian di sahkan menjadi UU pada Senin 06 Oktober 2020 di tengah pandemi covid-19.

Konon katanya, UU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.

Muhaimin Abdul Basith, Korlap Aksi PMII Kota Tasik menjelaskan aksi ini sesuai dengan intruksi Ketua Umum Pengurus Besar PMII yang mengintruksikan PMII se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja.

“Aksi ini akan continue di Kota Tasik kemudian dari Mahasiswa tidak ketemu dengan para Wakil Rakyat (DPRD) yang udah berapa kali kesini. Justru itu tidak ada efek yang begitu luar biasa. Peran mengenai Omnibuslaw itu ada di pihak DPR-RI dan kami sangat kecewa sekali.” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Pipin Hidayat mengatakan, pengesahan undang-undang ini di tengah tengah penderitaan rakyat akibat pandemi covid-19 membuat publik bertanya dimana keberpihakan DPRD, Pemerintah, DPR-RI, terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia.

“Aksi ini saya tegaskan PMII tidak akan selesai hari ini. kita akan melakukan aksi continue di Kota Tasikmalaya. Karena ini persoalan masyarakat, persoalan rakyat yang kemudian harus kita sama-sama kita sampaikan kepada Pemerintah sendiri.”tegas Pipin Hidayat saat di wawancarai wartawan, Rabu (7/10/2020)

PMII pada hari ini sedang membuka posko untuk menerima pengaduan dari Buruh, Masyarakat, Kaum Miskin untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan untuk di Kota Tasik sendiri bertempat di Jalan Dr Soekardjo.

(Rizky/tasikraya)

  • Bagikan