Sah! Politisi Bagi-bagi Uang di Masjid Bukan Pelanggaran, Meskipun Menggunakan Atribut Partai

  • Bagikan
banner 468x60

Tasikmalaya- Pembagian uang oleh politisi PDI-P di daerah Sumenep viral dan membuat heboh seluruh Indonesia, bagaimana tidak pembagian uang tersebut dilakukan di Masjid, habis shalat taraweh pula, bahkan amplopnya pun memuat logo PDI-P dan foto Ketua DPD nya.

Publik awalnya menilai kejadian tersebut merupakan pelanggaran Pemilu, setidaknya pelanggaran administratif, mengingat beberapa waktu ke belakang Bawaslu cukup tegas menghimbau para politisi agar menahan diri melakukan kegiatan politik di rumah ibadah.

Berdasarkan catatan tasikraya.com, pada bulan Januari lalu sempat ramai kasus Partai Ummat membentangkan bendera di Masjid.

Partai Ummat melakukan sujud syukur di sebuah masjid karena lolosnya partai tersebut menjadi peserta pemilu, dalam foto yang beredar di medsos terlihat para kader Partai Ummat membentangkan bendera partai.

Bawaslu-pun dengan tegas melarang kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik.

“Imbauan kepada seluruh peserta pemilu, baik parpol maupun inikan belum jelas, belum ada capres bacapres dan lain-lain. Tapi penggunaan tempat ibadah sebagai suatu sosialisasi tentu tidak diperkenankan,” kata Ketua Bawaslu saat itu, Rahmat Bagja di kantornya, Kamis (5/1/2023).

Kejadian selanjutnya yang tidak kalah tegas adalah ketika Bawaslu melakukan pesan blast dalam menanggapi rencana kedatangan Anies Baswedan ke Masjid Al Akbar Surabaya, Jawa Timur.

Pesan blast yang dikirimkan Bawaslu ke masyarakat luas tersebut berbunyi, “Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu”.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty membenarkan Pesan blast tersebut, menurutnya itu dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur demi mencegah kegiatan kampanye ketika masa sosialisasi politik yang saat ini tengah berlangsung.

“Sejauh ini kami memberikan surat imbauan. Surat imbauan kenapa? Karena memang belum ada kan, calon secara definitif belum ada, tapi Bawaslu tidak boleh tutup mata terhadap berbagai potensi yang mengarah ke sana. Maka surat imbauan sudah kami berikan. Termasuk bagi orang per orang yang dalam konteks ini sudah sangat aktif, ya, kami lakukan surat imbauan surat imbauan,” kata Lolly, Sabtu (18/3/2023).

Dengan beberapa ketegasan Bawaslu tersebut, tidak heran jika publik awalnya menilai kejadian bagi-bagi amplop berlogo partai di masjid di Sumenep adalah pelanggaran Pemilu.

Namun sudah menjadi keputusan Bawaslu bahwa hal tersebut bukanlah pelanggaran Pemilu, mengingat saat kejadian tersebut bukan di masa kampanye sehingga menurut Bawaslu tidak ada aturan yang dilanggar.

“Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat konferensi pers, Kamis (6/4/2023).

Dengan demikian, berdasarkan keputusan Bawaslu tersebut, maka sampai dimulainya jadwal kampanye yaitu pada bulan November nanti praktek bagi-bagi uang tidaklah melanggar aturan pemilu, bahkan jikapun itu dilakukan di rumah ibadah.

Keputusan Bawaslu tersebut memang disayangkan banyak pihak, karena seolah melegalkan praktek money politic oleh para politisi di negeri ini.

Dampak keputusan Bawaslu tersebut juga bisa diartikan mengizinkan kegiatan politik di rumah ibadah atau tempat lainnya yang dilarang, asalkan di luar jadwal kampanye.

 

(tasikraya.com)

banner
  • Bagikan