Pendukung Iwan-Iip Kembali Audiensi, Tuding KPU Kabupaten Tasikmalaya Plin-plan

  • Bagikan
banner 468x60

Kabupaten Tasikmalaya-
Pemuda Pancasila dan Brigez serta perwakilan Relawan WANI Kabupaten Tasikmalaya kembali Audiensi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, Senin (4/1/2020).

Asep Miftahul Huda, Bidang Organisasi MPC Kabupaten Tasikmalaya mengutuk keras KPU yang dianggap plinplan. Asep juga menyampaikan 4 tuntutan terhadap KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang pertama adalah KPUD Kabupaten Tasikmalaya harus bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

“yang kedua, KPUD Kabupaten Tasikmalaya harus membuat statment (hari ini) tentang berkas yang masuk dari Bawaslu KPUD Kabupaten Tasikmalaya supaya tidak terjadi opini liar di masyarakat seperti halnya yang disampaikan oleh Prodi” ujarnya.

Ketiga, menyikapi dengan seksama dan menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan.

Keempat, meminta salinan berkas dari Bawaslu yang diserahkan ke KPUD Kabupaten Tasikmalaya terkait surat rekomendasi pada tanggal 26 Desember 2020 dengan nomer laporan 07/reg/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020.

“Kami disini tinggal menunggu salinan berkas dikarenakan KPU harus konfirmasi dulu terhadap Bawaslu.” menurut Asep MH kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Brigez Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Jaenudin mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa terhadap pernyataan Komisioner KPU yang membuat statment di salah satu media bahwa hasil keputusan KPU akan dibacakan hari Selasa. Namun ketika ditanyakan seolah dia mengelak dan tidak mengakui terhadap pernyataan tersebut.

“Terlepas dari hasil audien hari ini, Ormas Brigez Kabupaten Tasikmalaya mengharapkan komisioner KPU khususnya Jajang harus benas-benar dalam mengambil kebijakan, termasuk membuat pernyataan, jangan sampai terjadi gejolak dimasyarakat yang sekarang sedang menunggu keputusan KPU.” katanya.

Dadan menegaskan, bahwa Seorang Komisioner, Jajang itu, seharusnya tau benar permasalahan yang terjadi pada saat ini.

“Ya, dia jangan membuat gaduh, sampai terjadi gejolak di masyarakat gara-gara statment seseorang yang tidak bisa menjaga mulutnya itu sendiri.”Pungkasnya

Jajang Jamaludin, komisioner KPU menjawab kekecewaan para pendukung Wani tersebut, menurutnya salah menafsirkan tanggal, harusnya hari kerja jadi hari kalender.

“Saya tidak merasa dengan mengeluarkan statment itu, cuman dan harus diklarifikasi bahwa provinsi pada waktu itu pada hari kerja bukan hari kalender.” jelas nya.

“Terhitung satu hari 30, dan hari kedua itu adalah 4 Januari 2021. Dan hari ke-7 sesuai hari kerja itu tanggal 11 Januari 2021” tutupnya.

(Rizky/tasikraya)

  • Bagikan