Pandemi dan Urgensi Penguatan Konsolidasi Demokrasi

  • Bagikan
banner 468x60

Oleh : Ade Zaenul Mutaqin*)

Belum lama ini The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi 2020, dengan judul Democracy Index 2020; in Sick and Health? Ada 167 negara yang disurvey indeks demokrasinya berdasarkan lima variabel, yaitu (1) Proses pemilihan umum dan pluralisme (process and pluralism), (2) Berfungsinya pemerintahan (functioning of government) (3) Partisipasi politik (political participation) (4) Budaya politik (political culture) dan (5) Kebebasan sipil (civil liberties).

Dari hasil survey tersebut kemudian dibuat ranking dan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: pertama: full democracies demokrasi penuh, kedua: flawed democracies, ketiga: hybrid regimes, dan keempat: authoritarian regimes. Survey tersebut dilakukan setiap tahun sejak tahun 2006.

Di tahun 2020 ini dari 167 negara tersebut, yang indeks demokrasinya masuk dalam kategori full democracies ada 23 negara (13.8%) dengan populasi penduduk 8.4%; flawed democracies 52 negara (31.1%) dengan populasi penduduk 41%; hybrid regimes 35 negara (21%) dengan populasi penduduk 15%; dan authoritarian regimes 57 negara (34.1%) dengan populasi penduduk 35.6%. Dengan demikian, terdapat sekitar 49.4% populasi penduduk dunia yang hidup dalam iklim demokrasi.

Lima ranking teratas ditempati oleh Norwegia (skor 9.81), Islandia (9.37), Swedia (9.26), Selandia Baru (9.25), Finlandia (9.20), dan Denmark (9.15). Kelimanya masuk kategori full democracies. Adapun lima ranking terbawah adalah Korea Utara (1.08), Kongo (1.13), Republik Afrika Tengah (1.32), Syria (1.43) dan Chad (1.55).

Kelimanya jelas masuk dalam kategori authoritarian regime. Indonesia sendiri berada di peringkat 64 bersama dengan Lestho yang memiliki skor sama yaitu 6.30. Peringkat Indonesia tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan tiga negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia peringkat 39 (7.19),Timor Leste peringkat 44 (7.06), dan Filipina peringkat 55 (6.56). Kendati demikian baik Malaysia, Timor-Leste, Filipina maupun Indonesia masih sama-sama masuk dalam kategori flawed democracies.

Di wilayah Asia, ada tiga negara yang masuk dalam kategori full democracies, yaitu Taiwan (peringkat 11), Jepang (peringkat 21) dan Korea Selatan (peringkat 23). Bahkan Taiwan merupakan negara yang mengalami peningatan yang paling tinggi, yaitu naik 20 peringkat dari peringkat 31 di tahun 2019. Sementara itu, Amerika Serikat yang selama ini menyandang sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, berada di peringkat 25 (7.92) dan masuk ke dalam kategori flawed democracy (demokrasi tidak sempurna).

Selanjutnya, yang menjadi sorotan juga adalah di wilayah Eropa Barat, ada dua negara yang mengalami penurunan (decline) status dari kategori full democracy menjadi flawed democracy, yaitu Prancis peringkat 24 (7.99) yang sebelumnya pada tahun 2019 berada di peringkat 20 (8.12), dan Portugal peringkat 26 (7.90) yang pada tahun 2019 berada di peringkat 22 (8.03).

Adapun, Negara yang paling parah mengalami penurunan peringkat adalah Mali dan Togo. Mali merosot sebelas peringkat dari ke 100 (4.92) tahun 2019, menjadi peringkat 111 (3.93) di Tahun 2020 sekarang ini. Penurunan tersebut menjadikan Mali masuk dalam kategori authoritarian regime yang sebelumnya masih berada di hybrid regime.

Demikian juga dengan Togo mengalami penurunan 15 peringkat dari tahun 2019 yang masih menempati peringkat 126 (3.30), di tahun 2020 ini menjadi peringkat 141 (2.80). Hanya satu negara di wilayah Afrika yang masuk dalam kategori full democracy, yaitu Mauritius yang berada di peringkat 20 (8.14).

Dampak Pandemi

Dalam dokumen laporan edisi tahun 2020 tersebut, ada bebarapa hal yang menarik perhatian penulis, di antaranya adalah: Pertama, gambar sampul (cover) laporan tersebut adalah patung Liberty yang menggunakan masker. Patung Liberty melambangkan kemerdekaan dan kebebasan dari penindasan yang identik dengan demokrasi. Adapun pengggunakaan masker identik dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Dari gambar terebut dapat dipahami bahwa pandemi Covid-19 tak bisa dipungkiri telah berpengaruh pada segala sektor kehidupan manusia, termasuk pada kondisi demokrasi di berbagai negara.

Kedua, prasa “in Sick and Health? “dalam judul laporan tersebut. Prasa tersebut tentunya senada dengan gambar Patung Liberty yang memakai masker itu. Sebagaimana pandemi Covid-19 yang dapat berpengaruh pada kesehatan manusia, juga berdampak pada pada kondisi “kesehatan” demokrasi hampir di seluruh dunia. Dengan pandemi Covid-19 apakah demokrasi di setiap negara dapat menjadi “sakit” (sick) atau tetap “sehat” (health). Isi laporan di dalamnya menjelaskan kondisi tersebut.

Ketiga, isi laporan itu sendiri yang menyebutkan bahwa nilai rata-rata indeks demokrasi tahun 2020 tersebut mengalami penurunan, bahkan merupakan nilai indeks terendah sejak survey itu dilakukan tahun 2006, yaitu dengan nilai rata-rata indeks global sebesar 5.37, turun dari angka 5.44 pada tahun 2019. Penurunan skor secara signifikan tersebut sebagai dampak dari kebijakan di banyak negara dalam merespon pandemi Covid-19, yang sedikit banyaknya mengabaikan nilai-nilai demokrasi, seperti membatasi kebebasan sipil, menunda pemilihan umum dan lain-lain. Hal tersebut dapat dipahami, dalam situasi sulit ada dilema (pandemic dilemmas) yang dihadapi dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19, aspek mana yang harus diprioritaskan. Banyak informasi yang menjelaskan kondisi ini, seperti studi yang dilakukan oleh Lührmann and Rooney (2020) (dalam Lauri Rapeli & Inga Saikkonen, 2020) yang menyebutkan bahwa 75 persen lebih demokrasi dunia dalam keadaan darurat (emergency).

Keempat, skor indeks demokrasi Indonesia 6.30. Angka tersebut merupakan skor rata-rata dari lima varibel sebagai berikut, yaitu: proses pemilihan umum dan pluralisme (7.92), berfungsinya pemerintahan (7.50), partisipasi politik (6.11), budaya politik (4.38) dan kebebasan sipil (5.59).

Perolehan skor tersebut menurun dari tahun sebelumnya, bahkan terendah dari sejak tahun 2006 survey ini pertamakali dilakukan. Sebagai perbandingan di tahun 2019, Indonesia memperoleh skor rata-rata 6.48 dari variable sebagai beikut: proses pemilihan umum dan pluralisme (7.92), berfungsinya pemerintahan (7.14), partisipasi politik (6.11), budaya politik (5.63) dan kebebasan sipil (5.59).

Terjadi penurunan skor sebesar 0.18 point. Namun walau demikian, secara peringkat tidak ada perubahan, yakni di peringkat 64 dari 167 negara. Jika dilihat dari skor tiap variabel tersebut, penurunan terjadi pada aspek fungsi pemerintahan (dari 7.50 menjadi 7.14) dan budaya politik (dari 5.63 menjadi 4.38), sedangan pada variabel lainnya masih dalam psosisi stagnan, tidak ada perubahan.

Urgensi Konsolidasi
Menyikapi hal tersebut, tentunya kita tidak boleh pesimistis dan bahkan mencaci diri kita sendiri, serta saling menyalahkan dan mencari kambing hitam, atau juga mengelak menuding laporan tersebut tidak akurat. Sebuah studi tentunya memang tidak lepas dari kritik, namun ia tetap memiliki nilai kebenaran akademis/ilmiah yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, dan bahan pertimbangan bagi para stake holders dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam rangka memajukan demokrasi. (Dalam mengukur indeks demokrasi dalam negeri, Pemerintah sendiri menyusun Indeks Demoasi Indonesia melalui Bappennas, Kementerian Dalam negeri dan BPS yang juga dirilis setiap tahun).

Hasil studi EIU tersebut, dapat kita jadikan sebagai bahan otokritik dan rujukan untuk melakukan telaah tentang kondisi eksisting demokrasi saat ini. Sehingga kita bisa merumuskan berbagai kebijakan dan tindakan dalam rangka memperkuat bangunan demokrasi yang ada. Penguatan demokrasi dengan banyak variabel dan unsur di dalamnya, tentunya tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri-sendiri. Ada saling keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, bahwa salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah adanya pemilu yang berkualitas yang berjalan secara bebas (free) dan jujur (fair). Namun hal tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pemilu yang berkualitas tidak bisa terwujud tanpa adanya jaminan keamanan, peran fasilitasi pemerintah, partai politik, kebebasan pers, penegakan hukum, pemilih yang berdaulat, partisipasi pemilih, budaya politik, civil society, dan lain-lain. Antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan dalam suatu sistem bangunan demokrasi.

Dalam pandangan Gunther, Diamandouros & Puhle (1995), ada tiga variabel yang mesti diperhatikan dalam konsolidasi demokrasi, yaitu: konsolidasi yang bersifat institusional (institutional consolidation), sikap (attitudinal) dan perilaku (behavioral). Sementara itu Juan Linz and Alfred Stephan (1996) menyodorkan konsep the five arenas dalam implementasi konsoliadasi demokrasi, yaitu : (1) masyarakat sipil (civil society), (2) masyarakat politik (political society), (3) aturan hukum (rule of law), (4) aparatur negara (the state apparatus) dan (5) masyarakat ekonomi (economic society). Adapun Wolfgang Merkel (1999) menyodorkan empat level dalam konsolidasi demokrasi, yaitu: konsolidasi institusi (institutional consolidation), konsolidasi keterwakilan (representative consolidation), konsolidasi perilaku (behavioral consolidation), dan konsolidasi budaya kewargaan (consolidation of civic culture).

Melihat cakupan dan dimensi dari konsolidasi demokrasi tersebut, tentunya dalam membangun dan menguatkannya tidak bisa hanya oleh satu pihak saja, perlu adanya tanggung jawab dan peran bersama dari semua pihak yang terkait. Semua pihak mesti bersama-sama berkomitmen bahwa demokrasi adalah satu-satunya aturan atau sistem politik yang berlaku di negeri ini. Seperti dinyatakan Juan J. Linz dan Alfred Stephan (dalam Bob Sugeng Hadiwinata, 2005:12) bahwa suatu masyarakat telah mencapai tahap konsolidasi jika pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi politik meyakini bahwa demokrasi (termasuk sistem hukum, lembaga dan prosedur yang menyertainya) merupakan satu-satunya aturan main yang berlaku (the only game in town), yakni satu-satunya kerangka yang mengatur pencapaian kepentingan. Senada dengan hal tersebut, Gunther, Diamandourus & Puhle (1995:7), menyebutkan bahwa demokrasi terkonsoldasi adalah “when all politically significant groups regard its key political institutions as the only legitimate framework for political contestation, and adhere to democratic rules of the game.”

Dalam situasi apapun pun termasuk di masa sulit seperti pandemi yang kita hadapi saat ini, semua komponen harus tetap komitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai frame work dan rule of the game dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah dan upaya apapun yang diambil dalam setiap penyelesaian persoalan bangsa tidak boleh keluar dari kerangka dan menabrak nilai-nilai demokrasi yang ada.

Modal Berharga
Dalam penguatan konsolidasi demokrasi, Indonesia memiliki modal yang cukup besar. Nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang kita miliki, bisa menjadi pondasi dalam membangun kultur demokrasi. Demikian juga secara legal, dalam konstitusi UUD 1945 para funding person telah mengamanatkan semangat demokrasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Bahkan tentang kemestian diselenggarakannya pemilihan umum sebagai salah satu syarat utama demokrasi, telah diatur pula secara tegas di dalamnya. Penataan regulasi dan kelembagaan demokrasi terus dilakukan dan disempurnakan, kebebasan pers telah dijamin Undang-undang, sebagaimana pula kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Demikian pula dengan pengalaman Indonesia dalam berdemokrasi sejak zaman awal kemerdekaan hingga saat ini, bisa menjadi modal berharga dalam menjalankan demokrasi memajukan demokrasi.

Khusus dalam konteks demokrasi elektoral, kita pun telah memiliki sejumlah pengalaman penting. Di antaranya adalah pada tahun 1955 walaupun dalam situasi awal kemerdekaan dan di tengah pertentangan ideologi politik yang sangat tajam, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan sukses sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Pemilu 1997 pasca runtuhnya Orde Baru, dinilai sebagai pemilu yang sangat demokratis. Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama kali digelar di Indonesia dengan partisipasi pemilih yang tinggi, telah menuai banyak pujian dari berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri. Bahkan di tahun 2020 Indonesia juga dinilai berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19, dengan tingkat partisipasi pemilih dan kepatuhan terhadap prokes yang tinggi. Kesuksesan ini pun tak lepas dari keterlibatan dan dukungan semua pihak yang terkait, termasuk warga masyarakat itu sendiri.

Untuk itu, upaya memperkuat konsolidasi demokrasi dalam istilah EIU agar bisa beranjak dari kondisi flawed democracy menuju full democracy, bukanlah suatu hal yang mustahil untuk bisa dicapai. Kuncinya adalah semangat, optimistis, sinergitas, dan kerja keras dari semua elemen bangsa untuk terus tanpa kenal lelah merawat dan menjaga demokrasi agar tumbuh menjadi kuat dan kokoh yang tak mudah goyah oleh tantangan apapun, termasuk pandemi Covid-19.

  • Bagikan