Oleh: Rico Ibrahim (Pengamat Komunikasi Politik)
S1 Ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia
S2 Ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada
Judul bagian atas gelisah hati saya ketika banyak perkataan politisi senayan menyesatkan akhir-akhir ini ketika presiden sedang melakukan pemilihan menteri kabinet kerja jilid II. Bagaimana tidak gelisah politisi Senayan menyampaikan “KPK tidak perlu di libatkan dalam pemilihan menteri, atau KPK tidak perlu kepo tentang orang-orang terpilih menjadi pembantu presiden untuk melanjutkan program nawacita 10 tahun kedepan. Hal demikian saya anggap sebagai perkataan yang menyesatkan masyarakat, dan tidak mendukung upaya meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi.
Kenapa dikatakan perkataan menyesatkan, dan membuat terjadi tindak pidana korupsi lebih besar dikemudikan hari, dikarenakan KPK peranan penting untuk menjamin bahwa menteri-menteri yang dipilih Jokowi merupakan menteri yang mempunyai track record yang bersih tidak memakan uang rakyat, dan merupakan salah satu bentuk tugas pokok yaitu memberikan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Sesuai dengan amanat undang-undang terbentuk KPK. Hal tercantum pada Bab dua undang-undang KPK yang menyatakan tugas KPK yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Oleh sebab itu perkataan atau opini yang dibentuk politisi Senayan saat ini opini menyesatkan tidak tunduk pada undang-undang. Dikarenakan undang-undang mengamanatkan pencegahan dan melakukan monitor terhadap calon penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintah dan KPK dalam hal ini bisa melakukan tindakan pencegahan berupa memberikan saran dan rekomendasi menteri yang mempunyai track record bersih korupsi.
Presiden tidak perlu mendengarkan perkataan dari politisi yang tidak tunduk dan tidak membaca UU KPK, presiden harus membuktikan bahwa dirinya hanya tunduk pada UU dan tidak bisa di pengaruhi oleh perkataan presiden. Sikap yang paling baik bagi presiden adalah meminta saran dan rekomendasi dari KPK dalam rangka pemilihan menteri agar tidak melanggar undang-undang. Tulisan ini dibuat sebagai penyeimbang dari perkataan dan pembentukan opini yang menyesatkan dari politisi Senayan.
(faisal/tasikraya)
