Jakarta- Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non nakes (FKHN) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jendral Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia. Tak sendiri, FKHN di dampingi oleh Komisi IV DPRD dan Dinas Kesehatan membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait nasib tenaga nakes kedepannya.
Menurut Rudi Hartono selaku perwakilan FKHN Kabupaten Tasikmalaya, ia mengatakan Pemerintah melalui Menpan RB di 2023 memastikan sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi Pemerintah karena hanya akan ada ASN dan P3K.
Akan tetapi, Rudi mengharapkan kedepannya, Pemerintah mengutamakan pengangkatan honorer yang sudah lama mengabdi melalui tahapan seleksi.
“Permintaan kita, FKHN Kabupaten Tasikmalaya khususnya, kita meminta keterbukaan data yang sudah masuk data base KEMENKES melalui aplikasi SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan), lalu meminta adanya afirmasi. Jadi afirmasi pengangkatan untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi, selain itu juga yang pasti menegaskan supaya mohon tidak ada pemutusan hubungan kerja di 2023 akibat kebijakan Kemenpan RB, akan tetapi kami mohon adanya penataan sistem pada SDM nakes dan non nakes yang lebih baik.”Terang dia, Rabu Malam (10/8/2022).
Untuk langkah selanjutnya, kata Rudi, pihaknya akan terus mengupayakan komunikasi terhadap semua pemangku kepentingan.
“Baik itu Menpan RB, Menkes maupun dengan komisi 9 DPR RI bahkan ke Presiden RI.”Katanya.
Tak hanya itu, dari hasil pertemuan dengan Kemenkes, Rudi mengatakan mereka lebih memberikan support dan akan segera mengusulkan.
“Tadi melalui ibu Dirjen Kemenkes, beliau support kita dengan adanya gerakan FKHN Kabupaten Tasikmalaya serta membawa data analisis permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan umumnya yang ada di Indonesia.”Pungkasnya.
(Rizky/tasikraya)
