Kota Tasikmalaya, tasikraya.com-
Indonesia sering menyebut dirinya sebagai middle power. Pada dasarnya middle power diplomacy merupakan cara negara yang termasuk dalam kelompok kekuatan menengah melakukan kebijakan luar Negeri.
Kekuatan ini berada di tengah antara Negara-negara besar dan Negara-negara kecil. Meskipun belum ada definisi yang pasti untuk konsep middle power, pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kekuatan, kapasitas, serta pengaruh yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil dalam skala Internasional.
Kedengarannya kuat, tetapi memberi label tidak otomatis membuatnya benar. Untuk benar-benar dianggap middle power, sebuah negara harus punya kemampuan nyata baik dari sisi kekuatan ekonomi dan militer, konsistensi diplomasi, maupun pengaruh terhadap Negara lain.
Jadi pertanyaan pentingnya: apakah Indonesia sudah memenuhi semua itu, atau baru sebatas merasa layak tanpa bukti yang cukup?
Di Indo-Pasifik, ketegangan Antarnegara terus meningkat, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, perlombaan teknologi, hingga konflik di laut membuat situasinya semakin rentan.
Indonesia sering dipandang sebagai penengah yang bisa menjaga stabilitas dan mendorong kerja sama regional.
Namun, peran itu tidak boleh diasumsikan begitu saja. Kemampuan “Mengelola” ketegangan harus dibuktikan lewat tindakan konkret dan pengaruh nyata, bukan hanya posisi atau klaim dalam pidato.
Indonesia sebenarnya punya modal yang cukup kuat di mata Dunia. Sikap bebas-aktif, kebiasaan menyelesaikan masalah lewat dialog, dan peran panjang dalam membentuk karakter kerja sama ASEAN membuat Indonesia sering dipandang sebagai Negara yang netral dan ingin menjaga stabilitas kawasan.
Saat ketegangan muncul di Laut Cina Selatan, misalnya, Indonesia mendorong jalur damai dan mempercepat perundingan Code of Conduct agar konflik tidak semakin melebar.
Masalahnya, modal seperti ini saja tidak cukup di Era Indo-Pasifik yang makin keras persaingannya. Klaim Indonesia sebagai middle power sering diuji karena kemampuan nyata terutama di bidang militer dan ekonomi belum sepenuhnya mendukung.
Kekuatan Maritim masih jauh dari kebutuhan untuk mengamankan wilayah strategis. Secara ekonomi, Indonesia masih sangat bergantung pada investasi Tiongkok dan belum mampu menarik lebih banyak investasi jangka panjang dari Negara lain.
Idealnya, sebuah middle power mampu menyeimbangkan ketergantungan tersebut dengan memperluas sumber kekuatan dan kerja sama, namun hal itu masih belum terlihat jelas.
Indonesia di Indo-Pasifik sering terhambat oleh masalah dari dalam negeri sendiri. Kerja sama antarinstansi pemerintah tidak selalu berjalan searah, dan prioritas nasional bisa berubah-ubah mengikuti Politik di dalam Negeri.
Akibatnya, Indonesia sulit menjaga posisi yang konsisten dan kuat dalam jangka panjang. Jika kebijakan luar negeri terlalu sibuk merespons kejadian, bukan berdasarkan strategi yang jelas, kemampuan Indonesia untuk memengaruhi arah kawasan jadi berkurang.
Masalah internal mulai dari kurangnya koordinasi antar lembaga hingga perubahan prioritas Politik mengakibatkan Indonesia sulit menjaga kebijakan yang konsisten.
Akibatnya, diplomasi Indonesia di Indo-Pasifik sering kali beradaptasi dengan situasi, alih-alih memimpin narasi. Tanpa adanya strategi jangka panjang yang benar-benar disetujui antar lembaga, pengaruh Indonesia di kawasan akan selalu tidak stabil dan kurang signifikan.
Meski begitu, Indonesia tetap punya modal penting. Diplomatnya kompeten, reputasi regionalnya baik, dan banyak Negara ASEAN masih melihat Indonesia sebagai penengah yang dipercaya.
Tetapi, modal ini tidak cukup tanpa peningkatan kemampuan nyata dan pembenahan strategi Nasional. Jika tidak ditingkatkan, pengaruh tersebut hanya akan menjadi “Potensi” yang tidak pernah benar-benar diwujudkan.
Jika Indonesia sungguh ingin berperan sebagai middle power di Indo-Pasifik, ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Pertama, modernisasi pertahanan terutama Maritime harus dipercepat.
Kedua, ekonomi perlu lebih beragam agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan besar.
Ketiga, diplomasi harus lebih aktif dan berani mengambil inisiatif, bukan hanya menjaga situasi tetap aman.
Pada akhirnya, status middle power bukanlah gelar yang bisa diklaim begitu saja. Status itu muncul jika Negara benar-benar punya kemampuan dan pengaruh nyata. Indonesia sedang berada pada titik penting: apakah hanya ingin tetap menyuarakan retorika, atau benar-benar membuktikan diri?
Indo-Pasifik berubah dengan cepat, dan negara yang ragu-ragu akan tertinggal. Jika Indonesia ingin tetap relevan, saatnya mengubah klaim menjadi tindakan, dan reputasi menjadi pengaruh nyata.
Melihat semua itu, saya berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk tampil sebagai kekuatan penengah yang diperhitungkan di Indo-Pasifik, tetapi peluang tersebut belum diolah secara optimal.
Kita sering mengandalkan reputasi masa lalu sebagai pemimpin kawasan, padahal lingkungan strategis sudah jauh berubah.
Negara-negara besar bergerak cepat, membangun koalisi baru, dan menetapkan aturan main sendiri. Dalam situasi ini, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan “Aman” dan diplomasi yang terlalu berhati-hati.
Yang perlu disadari adalah bahwa posisi middle power tidak bisa dipertahankan hanya dengan menjadi moderator dalam setiap konflik regional. Peran itu penting, tetapi tidak cukup.
Indonesia harus mulai menciptakan inisiatif baru yang benar-benar memengaruhi arah kebijakan kawasan. Tanpa langkah seperti itu, kita hanya akan menjadi negara yang menjaga stabilitas, tetapi tidak menentukan masa depan kawasan.
Saya juga melihat bahwa Indonesia harus berani keluar dari pola pikir bahwa ASEAN selalu menjadi ruang utama diplomasi. Kenyataannya, banyak dinamika besar di Indo-Pasifik tidak lagi diputuskan di meja ASEAN.
Jika Indonesia ingin tetap relevan, ia harus memperluas jejaring diplomatik: masuk lebih dalam ke forum-forum non-ASEAN, memperkuat kemitraan dengan negara-negara menengah lainnya, dan tidak takut mengambil posisi yang lebih tegas ketika kepentingan nasional dipertaruhkan.
Di sisi lain, pembenahan internal tidak bisa ditunda. Tanpa koordinasi kebijakan luar negeri yang solid antarinstansi, Indonesia akan terus terjebak dalam reaksi jangka pendek.
Begitu pun tanpa modernisasi pertahanan yang serius, terutama dalam sektor maritim, Indonesia akan kesulitan mengamankan wilayahnya dan menunjukkan kredibilitas strategis.
Dunia tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi apa yang benar-benar bisa kita lakukan.
Akhirnya, opini saya sederhana, jadi Indonesia harus berhenti puas dengan label middle power dan mulai membuktikan dirinya sebagai satu.
Reputasi diplomatik yang baik memang modal, tetapi kemampuan nyata adalah penentu utama. Indo-Pasifik adalah kawasan yang berubah cepat dan penuh persaingan.
Jika Indonesia ingin menjadi pemain penting, ia harus berani melangkah lebih jauh membangun strategi yang jelas, memperkuat kapasitas, dan mengambil peran yang lebih tegas dalam menentukan arah kawasan.
Tanpa itu semua, pengaruh Indonesia hanya akan menjadi bayangan dari potensi yang tidak pernah diwujudkan.
Nama : Desi Fitriyani
NPM : 233507025
Kelas: A
Mata Kuliah: Geopolitik Indonesia