Kota Tasikmalaya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Koordinasi penanggulangan bencana 2020 di aula kantor BPBD Jln. Perintis Kemerdekaan Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Selasa(11/02/2020).
Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Tasikmalaya, TNI, Polri, OPD, Mahasiswa dan tamu undangan lainnya.
Kepala BPBD Ucu Anwar mengatakan bahwa rakor ini adalah bagian dari upaya solusi paling baik dalam penanganan kebencanaan agar lebih terkoordinir, sinergis dan bisa memeberikan layanan kepada masyarakat.
“Rakor ini bagian dari melakukan kesiapsiagaan dalam rangka penanganan kebencanaan dan kami juga menyampaikan 5 unsur kolaboratif untuk di komukasikan ulang yaitu unsur pemerintahan, TNI, POLRI, unsur masyarakat, akademisi dan media masa sehingga bisa terkondisikan dan tersinergikan” ujarnya.
Ia menambahkan BPBD berbasiskan informsi dari BMKG dan masyarakat lebih minta informasi dari BPBD, akan tetapi BPBD pun bisa menayangkan dari layar bisa melihat hujan yang berintensitas tinggi, potensi-potensi genangan air, luapan sungai dan daerah yang punya potensi pergeseran tanah longsor dan semua sudah termigitasikan dan sudah dilakukan meping atau pemetaan.
“BPBD memiliki intelegen kebencanaan yang akan memantau kondisi permukaan air ataupun retakan tanah dan penangan ini pun sudah ada persiapannya, dengan antisipasi dan dengan call center yang sudah kami sediakan yaitu 0811210113, kami pihak BPBD siap melayani masyarakat 24 jam” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Tasikmalaya Drs. H. Muhammad Yusuf Ependi mengatakan dalam mencegah bencana alam memerlukan langkah antisipasi untuk mengkoordinasikan itu, juga harus ada edukasi kepada masyarakat baik individu perorangan maupun kelompok.
“Dimusim penghujan ini kesiap siagaan kita di tahun 2020 dalam mengahadapi bencana kita lakukan dan ini bukan hanya tugas BPBD saja, akan tetapi ini aktifitas masyarakat, TNI, POLRI dan semua tergabung sama-sama untuk mengantisipasi terhadap bencana” ucapnya.
Wawali menambahkan seandainya tidak ada perencanaan dan semua serba mendadak ke depan koordinasinya malah tidak benar dan repot, dan intruksi dari presiden semua harus terlibat baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, POLRI harus tergabung dalam penanganan bencana.
“Dengan koordinasi seperti ini akan semakin mudah dalam mengahadapi penanganan bencana, contohnya seperti penebangan pohon sebenarnya itu bukan tugas BPBD saja akan tetapi juga tugas perwaskim dan LH. Akan tetapi jika sudah rawan maka BPBD pun akan siap menghadapi penanganannya dan dibutuhkan koordinasi dengan perwaskim dan LH” ujarnya.
Lanjutnya, berharap semua di implementasikan dan koordinasi bisa terjalin dengan baik.
“Saya berharap hasil rakor ini bisa di implementasikan oleh semua pihak baik dinas terkait, TNI, Polri dengan terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik” pungkasnya. (Susan/Rinal/tasikraya.com)
