BEM STIE Cipasung Tegas Menolak Pengesahan RUU Omnibuslaw

  • Bagikan
banner 468x60

Kabupaten Tasikmalaya-
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung (STIEC) Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan sikap dengan tegas penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibuslaw.

Presiden Mahasiswa, Nuril Huda menuturkan pada Open Forum lewat Virtual Googlemet, Mahasiswa STIE Cipasung, bahwa Omnibuslaw yang telah disahkan dirasa sangat prematur, tidak mendengar suara aspirasi yang telah banyak tersampaikan sebelumnya oleh berbagai kalangan dan tidak memperhatikan keadaan dan Fenomena Bencana Non Alam yang sedang melanda Negeri ini, Selasa (06/10/2020) kepada tasikraya.com

Disaat masyarakat tengah dirundung permasalahan kesehatan, ekonomi, pendidikan dan hal lainnya pemerintah malah aji mumpung dengan memanfaatkan situasi krisis konsentrasi masyarakat yang hampir jengah. DPR-RI pun dianggap gagal mengelola negara sesuai dengan amanat UUD 1945 yang termaktub pada alinea-4.

“Mencari solusi dan memikirkan bagaimana caranya memulihkan kembali tatanan ke-Negaraan. Mengingat bahwa kita sedang dalam masa resesi ekonomi mereka tidak memberikan terobosan-terobosan atau solusi yang jitu untuk permasalahan ini. Mereka malah melakukan sidang Paripurna dan mengetuk untuk di sahkan nya RUU Omnibuslaw.” tegas Nuril Huda

Sementara itu di tempat yang sama, Wisnu selaku Wakil Presiden Mahasiswa mengungkapkan, “Saya kira mereka terlalu terburu-buru untuk memutuskan itu, tanpa mereka menimbang dan memikirkan bagaimana ketika RUU Omnibuslaw itu berlaku. Tentu banyak masyarakat yang dirugikan, terutama kaum buruh, petani, juga yang lainnya.” ucapnya

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa STIEC bersama Mahasiswa menyatakan beberapa hal, bahwa Pemerintah gagal menjaga dan melanggengkan hak rakyat dan lingkungan sebagaimana amanat yang tersurat pada Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 dengan mengesahkan RUU bermasalah tak Pro Rakyat.

“Pemerintah sebagai Dewan penindas rakyat dengan pembungkaman demokrasi dan aspirasi rakyat dan mahasiswa yang menyampaikan tegaknya keadilan tatanan negara tercinta. Jelas-jelas telah termaktub dan diamanatkan pada UUD 1945 pasal 28 e ayat 3 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan.” tambahnya.

Nuril menganggap pemerintah telah mengabaikan suara rakyat yang telah dengan lantang menolak, DPR RI pun yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru seolah menutup telinga dari aspirasi yang telah lama disampaikan oleh rakyat Indonesia, hal tersebut hanya akan memabawa Indonesia ke jurang krisis yang berkepanjangan dan multi dimensi.

Merasa kecolongan oleh sikap DPR RI, Badan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh Mahasiswa STIEC akan terus bersuara dengan mengkampanyekan pernyataan penolakan baik di Media Masa, Media Sosial maupun aksi nyata yang mana kami pada hari kamis akan bergabung dengan BEM Kota Tasikmalaya untuk minta audien langsung dengan DPRD Kota Tasikmalaya dan dilanjutkan ke DPRD Kabupaten Tasikmalalaya.

“Kami akan berjuang sekemampuan kami dalam merespon kebijakan Pemerintah terkait pengesahan RUU cipta kerja Omnibuslaw.” Pungkasnya

(Rizky/tasikraya)

  • Bagikan