Haerudin Kalyubi: Ketua Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya bersiap menghadapi tahun 2026 dengan beban ganda yang berat. Disatu sisi, kita memiliki optimisme dari potensi ekonomi lokal yang nyata.
Disisi lain, kita dihadapkan pada realitas fiskal yang keras: Pemerintah Pusat telah memangkas drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun depan.
Bupati Cecep Nurul Yakin menyatakan bahwa dana transfer yang sebelumnya mencapai Rp2,8 triliun, mengalami pengurangan sampai Rp.320 miliar.
Ini bukan sekadar angin perubahan, melainkan badai yang menuntut kita semua, terutama para pengusaha dan pemangku kebijakan, untuk segera membangun fondasi kemandirian ekonomi yang kokoh.
Tantangan Akut: Ketergantungan Fiskal dan Potensi yang “Tengahah”
Tantangan utama kita adalah ketergantungan struktural pada dana pusat. Potensi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar 20% dari tahun sebelumnya akan langsung memukul program prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan ruang kelas baru. Padahal, kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan semakin mendesak.
Ironisnya, tantangan fiskal ini datang justru saat kita menyadari bahwa banyak potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal.
KAHMI telah mencatat bahwa Kabupaten Tasikmalaya pernah menjadi rujukan nasional untuk pertanian organik dengan beras Singaparna sebagai produk unggulan. Namun, alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan keunggulan ini.
Sektor lain seperti hortikultura (Jagung, Salak, Manggis) dan industri kreatif kerajinan memiliki pasar yang jelas, bahkan untuk ekspor. Namun, Petani kita masih bergulat dengan mahalnya biaya produksi, rendahnya harga jual, dan ketidakpastian distribusi pupuk bersubsidi. Ini adalah paradoks yang harus segera dipecahkan.
Jalan Keluar: Tiga Strategi Menuju Kemandirian
Dalam situasi seperti ini, sikap pasrah bukanlah pilihan. Pemangkasan dana transfer harus kita terima sebagai momentum pahit untuk bangkit dengan strategi yang lebih mandiri. Setidaknya ada tiga langkah strategis yang harus menjadi prioritas bersama pada 2026.
Pertama, mempercepat penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong hilirisasi. Pemerintah Daerah telah mencoba mengoptimalkan aset dan mereformasi sistem pajak daerah. Langkah ini perlu diperkuat dengan fokus pada peningkatan nilai tambah.
Hasil Pertanian dan Kerajinan tidak boleh lagi dijual sebagai bahan mentah. Kita harus membangun dan mendukung industri pengolahan yang akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak, menstabilkan harga komoditas, dan akhirnya meningkatkan kontribusi sektor riil terhadap PAD.
Kedua, membangun kolaborasi pendanaan inovatif. APBD yang terbatas harus menjadi katalis, bukan satu-satunya sumber pembiayaan.
Skema matching fund yang menggandeng dana APBD dengan dana CSR perusahaan, Dana Desa, adalah terobosan yang perlu diimplementasikan secara lebih masif dan transparan. Sinergi ini dapat dialirkan untuk program pelatihan digital marketing, akses ekspor bagi UMKM, dan pengembangan desain produk kerajinan agar lebih kompetitif.
Ketiga, melindungi dan memberdayakan pelaku usaha inti. Pemerintah harus menjadi pelindung dan fasilitator. Di tingkat makro, ini berarti menjaga lahan pertanian produktif dari alih fungsi yang tidak terkendali.
Ditingkat mikro, program bantuan harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Bantuan modal bagi UMKM harus disertai dengan pendampingan manajemen usaha dan akses pasar. Pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan desa, yang melibatkan tenaga kerja lokal, harus terus diprioritaskan karena memiliki efek ganda: membangun infrastruktur sekaligus menyuntikkan daya beli.
Seruan Untuk Sinergi Segitiga
Mewujudkan semua ini memerlukan komitmen dari apa yang kami sebut sebagai “Sinergi Segitiga”: Pemerintah, Asosiasi Usaha/Pelaku Usaha, dan Akademisi/Media. Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri.
·Pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi dan iklim berusaha yang kondusif, serta efisiensi anggaran yang benar-benar memprioritaskan program berdampak tinggi.
· Dunia usaha, melalui asosiasi seperti KAHMI, harus aktif menyuarakan kebutuhan riil di lapangan, berbagi praktik terbaik, dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem.
·Akademisi dan media berperan dalam menyediakan analisis berbasis data, pengawasan sosial, serta mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha.
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang menentukan. Apakah kita akan terjebak dalam keluhan atas pemotongan dana, atau bangkit dengan memaksimalkan setiap sumber daya lokal yang kita miliki? Pemangkasan dana transfer bukan akhir dari cerita.
Ini bisa menjadi awal babak baru kepemimpinan Tasikmalaya untuk membuktikan bahwa dengan kemandirian, kreativitas, dan semangat gotong royong, kesejahteraan rakyat tetap bisa diwujudkan.