Asep Sopari Dorong Pemkab Tasikmalaya Terbitkan Regulasi untuk Masyarakat yang Belum Ter-cover BPJS Kesehatan

  • Bagikan
banner 468x60

Kabupaten Tasikmalaya- Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak setuju terkait dikeluarkanya surat rekomendasi pemberhentian Jamkesmas oleh Dinas Kesehatan sampai terbit peraturan Bupati baru.

Menurut Asep Sopari, masyarakat dalam hal ini perlu dibantu dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, beberapa pihak tentu berinisiatif menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desanya.

Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Asep Sopari mengatakan, itu sudah ditarik oleh Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerbitkan Jaminan Sosial diluar BPJS Kesehatan.

“Ya, harus satu komando dari Pusat.”Tegas Asep Sopari kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Asep Sopari menegaskan, disisi lain juga, tidak semua masyarakat ter-cover oleh BPJS Kesehatan terutama masyarakat miskin yang belum masuk PBI.

“Inisiatif beberapa pihak membantu melalui Dinsos, hari ini kalaupun dihentikan saya tidak setuju peluang membantu masyarakat miskin tidak ada.”Ungkap Ketua Dprd.

Jikalau sekarang ini membengkak hutang ke Rumah Sakit, itu di perbaiki saja regulasinya supaya betul-betul selektif jangan semua mengajukan di cover.

Pasalnya, kata Asep, tidak semua orang yang mengajukan tidak mampu. Akan tetapi, pada hari ini mencari jalan tengahnya Rumah Sakit tidak terbebani dan masyarakat terbantu.

Untuk solusinya, kata Asep, formatnya harus berdasarkan prinsip kedaruratan, kriterianya harus selektif dan regulasinya harus ditetapkan supaya tidak lost control.

“Pemerintah melalui Dinkes dan melalui Dinsos untuk segera mengeluarkan regulasi yang mengikat betul yang di bantu itu masyarakat yang belum ter-cover BPJS.”Pungkas Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra ini.

 

(Rizky/tasikraya)

banner
  • Bagikan