Kabupaten Tasikmalaya, tasikraya.com-
Sebagai dari Pemuda atau Generasi Muda yang memegang teguh prinsip civic engagement dan tanggung jawab sosial.
Ketua Dewan Pimpinan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Tasikmalaya, Givan Alifia Muldan mengatakan kami memandang kebijakan “Cut Off” APBD yang diberlakukan oleh Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 22 juni 2025 ini bukan sekadar keputusan administratif.
Melainkan sebuah langkah strategis yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi lokal, kesinambungan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan Cut-Off yang diartikan sebagai penghentian sementara realisasi belanja APBD hingga disahkannya APBD perubahan digadang-gadang sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Narasi ini dikemas seolah sebagai langkah hemat yang berpihak pada optimalisasi fiskal daerah.”Ungkap Givan pada tasikraya.com, Selasa (12/8/2025).
Kebijakan Cut-Off, lanjut Givan, anggaran yang diklaim sebagai langkah efisiensi oleh Bupati Tasikmalaya yang baru justru menyimpan paradoks mendasar.
Tak hanya itu, efisiensi anggaran pada hakikatnya bertujuan memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas.
Namun, kata Givan, implementasi yang gegabah tanpa kajian mendalam dapat menjadi bumerang yang memperlambat laju pembangunan, melemahkan daya beli masyarakat, dan serta memicu stagnasi pelayanan publik.
Givan menyebutkan menurut data dan laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menurunkan serapan anggaran secara signifikan, menunda proyek infrastruktur vital, serta memperlambat distribusi program pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian dan sosial.
“Lebih jauh, kondisi ini menekan daya beli masyarakat karena peredaran uang di tingkat lokal ikut melambat, kami sebagai bagian dari pemuda atau generasi muda yang tergabung dalam organisasi Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) menilai bahwa efisiensi anggaran dalam konteks kebijakan cut-off ini hanyalah jargon manajerial yang belum teruji efektivitasnya secara empiris.”Tegasnya.
Di satu sisi, kata Givan, Pemerintah Daerah menuntut percepatan pembangunan dan penguatan daya saing daerah; disisi lain mekanisme Cut-Off justru memutus aliran ekonomi lokal, mengurangi multiplier effect belanja daerah, dan memperlebar development gap antara target RPJMD dan realisasi di lapangan.
“Sebagai aktivis atau generasi muda, kami percaya bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari data, dilandasi keadilan sosial, dan dieksekusi dengan transparansi penuh.”Jelas Givan, Aktivis Muda Kabupaten Tasikmalaya.
Efisiensi anggaran, Ungkap Givan, bukan berarti memutus nadi pembangunan, melainkan mengelola sumber daya secara bijak agar setiap warga merasakan manfaat yang nyata.
Kemudian, sejatinya efisiensi bukan sekadar memangkas angka pada tabel APBD, melainkan sebuah strategi komprehensif yang harus mempertimbangkan cost-benefit analysis, social impact assessment, dan kesinambungan program pembangunan.
“Efisiensi itu soal strategi cerdas, bukan sekadar memotong. Memangkas tanpa peta jalan yang jelas sama halnya seperti memutus aliran darah ke organ vital.”Terang Givan.
Terlihat hemat di permukaan, kata Givan, tetapi bisa melumpuhkan atau membunuh fungsi esensial dari dalam diantaranya pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kalau kita bicara dari kebijakan Cut Off ini setidaknya berpotensi memunculkan 3 dampak signifikan diantaranya: Pelemahan ekonomi lokal, mandeknya pembangunan dan turunnya kepercayaan publik yang artinya masyarakat meragukan kapasitas Pemerintah baru dalam menjaga kesinambungan program dan pelayanan publik.”Papar Givan.
Jika ditanya berbicara solusi untuk menyeimbangkan pemahaman kebijakan cut off, beberapa diantaranya mewakili bagian dari generasi muda.
Pertama, keterlibatan publik dan stakeholder. Artinya libatkan DPRD, Akademisi, pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam forum konsultasi terbuka untuk merumuskan prioritas bersama.
Kedua, penerapan Selective Spending yang artinya bukan memangkas secara menyeluruh, tetapi mengalokasikan kembali anggaran dari pos yang tidak mendesak menuju program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ketiga, efisiensi bukan berarti zero spending, melainkan spending smarter sebagaimana yang dikatakan Bung Rocky Gerung, meningkatkan pengawasan terhadap kebocoran anggaran, mendorong digitalisasi proses pengadaan dan memangkas birokrasi yang menghambat.
“Kami dari perwakilan generasi muda yang tergabung dalam organ Jaman Tasikmalaya menyerukan agar Pemerintah daerah membuka ruang dialog terbuka untuk membahas ulang kebijakan Cut-Off ini.”Tambah Givan.
Terakhir, Efisiensi anggaran harus menjadi jalan untuk menguatkan dan bukan melemahkan rakyat.
“Kami bukan menolak efisiensi, tapi kami menolak pemangkasan yang membunuh potensi. Pemerintah Daerah harus ingat hemat itu penting, tapi sejahtera lebih utama.”Ujar Givan, Aktivis Muda Gaya Berdaster. (*)