Tasikmalaya, tasikraya.com–
Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R (Gerakan Pendukung Presiden Prabowo), dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan persatuan, ketertiban, serta kedewasaan dalam berdemokrasi di tengah dinamika politik nasional yang kian berkembang.
Seruan Aliansi Anak Bangsa itu disampaikan oleh Farhan Abdul Azis dalam konferensi pers bersama yang berlangsung di Hotel Dewi Asri Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa ruang demokrasi tetap memerlukan kritik dan pengawasan publik.
Tetapi, penyampaian aspirasi hendaknya tetap berada di jalur konstitusional dan terhindar dari benturan massa.
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat yang dilindungi undang-undang.
Dengan demikian, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak mengorbankan stabilitas nasional.
“Kami hadir bukan untuk membungkam kritik atau menutup ruang aspirasi. Demokrasi memang membutuhkan kritik dan pengawasan. Namun, aspirasi jangan sampai ditunggangi provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.”Tegas Farhan, Senin (24/8/2026).
Farhan ia menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas Jakarta sebagai pusat kehidupan nasional.
Ia menegaskan dinamika di Ibu Kota berdampak langsung pada kondisi stabilitas di daerah.
Aliansi Anak Bangsa mendorong agar setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, audiensi, dan musyawarah dengan lembaga legislatif maupun pemerintah, ketimbang pengerahan massa secara besar-besaran.
Sejalur dengan Farhan, Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM) Hadis Munawir menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi serta menghormati Pemerintah yang sah (ulil amri) demi menjaga kemaslahatan bersama.
Kemudian, lanjut Hadis, pihaknya menghormati Pemerintah bukan berarti bersikap apatis atau membenarkan seluruh kebijakan tanpa evaluasi.
“Ketaatan kepada Pemerintah yang sah harus berjalan beriringan dengan kontrol sosial dan nasihat yang konstruktif. Kritik harus disampaikan dengan adab, ilmu, argumentasi, dan solusi, bukan dengan narasi yang memicu konflik horizontal.”Ucap Hadis.
Hadis menyikapi berbagai dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di daerah, seperti yang terjadi di Pati. Ia meminta Pemerintah terus membuka ruang dialog yang inklusif agar keresahan warga dapat terakomodasi secara bijak tanpa memicu ketegangan berkelanjutan.
Selain isu stabilitas dan demokrasi, kedua narasumber menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengawal program-program strategis Pemerintah pusat. Salah satu fokus pengawalan ditujukan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan transparan, berkualitas, dan tepat sasaran.
Sontak, Aliansi juga mendorong percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat tapak.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung oleh pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, hingga masyarakat desa. KDMP harus dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.”Beber Farhan.
Dengan begitu, melalui sikap bersama ini, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengajak generasi muda, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif sebagai perekat persatuan nasional serta menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing.