Tasikmalaya, tasikraya.com–
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Bale Kota Tasikmalaya, Senin (8/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para Mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi yang berlangsung di halaman Bale Kota sempat diwarnai ketegangan dan dilanjutkan aksi ke Gedung Dprd Kota Tasikmalaya.
Massa aksi dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong ketika para demonstran berupaya menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya.
Ketegangan terjadi karena hingga beberapa waktu setelah aksi berlangsung, Wali Kota maupun perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menemui massa aksi.
Koordinator aksi HMI Cabang Tasikmalaya, Sidik Amin mengatakan bahwa demonstrasi hari ini merupakan bentuk kepedulian Mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, Pemerintah Kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
“Kami menilai masih banyak kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Seharusnya anggaran daerah digunakan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.”Ungkap Sidik saat berorasi, Senin (8/6/2026).
Dalam aksinya, HMI menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang telah dijalankan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
Sidik menyebutkan Kota Tasikmalaya masih berada di jajaran daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat.
Sontak, Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Selain persoalan kemiskinan, massa aksi juga mengkritisi sejumlah pos belanja Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran jamuan makan dan minum rapat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp 140 juta dalam satu tahun anggaran.
Menurut HMI, besarnya alokasi anggaran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
HMI Cabang Tasikmalaya menilai penggunaan anggaran harus lebih diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
Tak hanya itu, Mahasiswa juga menyinggung adanya anggaran jasa laundry kepala daerah yang disebut mencapai sekitar Rp 40 juta pertahun.
Pos anggaran tersebut dinilai kurang tepat jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah dalam berbagai sektor, mulai dari Pendidikan, Kesehatan hingga Kesejahteraan Sosial.
“Kami mempertanyakan skala prioritas Pemerintah. Ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan yang lebih baik anggaran-anggaran seperti ini tentu harus dievaluasi.”Terang Sidik.
Dalam tuntutannya, HMI mendesak Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk bertanggung jawab dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran serta program pembangunan daerah.
HMI juga meminta agar Pemerintah lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain isu anggaran, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa hitam-hijau ini meminta Pemerintah memastikan kualitas program tersebut terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima.
Mereka juga mendorong pengawasan yang lebih ketat melalui satuan tugas atau lembaga yang berwenang agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Tasikmalaya berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemerintah agar pembangunan daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.