Tasik Raya

Ramai Pemblokiran BPNT di Tasikmalaya, Pemuda Pancasila: “Ini adalah Permainan BRI”

Kabtasikmalaya, tasikraya.com
Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila kembali lakukan aksi damai dan audiensi ke Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (4/6/2020). Untuk mempertanyakan terkait data penerima BPNT yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dari 2019-2020, yang menurutnya tidak transparans.

Ananto Wibowo, SH selaku Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya dalam orasinya mempertanyakan terkait saldo nol, saldo kosong, termasuk yang di blokir. Menurutnya, dari semua KPM di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 148.858 orang ternyata ada 33.925 orang yang di blokir rekeningnya.

“Masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya menerima ternyata ini di blokir.” ucap Ananto

Lanjut Ananto, alasan dari BRI yang mengatakan pemblokiran tersebut atas dasar permintaan dari kementrian sosial adalah imposible.

Selanjutnya, Ananto juga menyampaikan bahwa ketika KPM melakukan penggesekan kartu (pencairan bantuan) untuk membeli sembako, yang ada hanya sekitar Rp. 198.000 dari yang seharusnya Rp. 200.000.

“Pasti masih ada saldo tapi kenyataanya setiap bulan hanya menerima 200…200…200 ribu saja. Sisanya kemana, siapa yang memblokir, bukan Dinas Sosial bukan E-Warung, dan bukan TKSK tapi ini adalah BRI.” Kata Ketua BPPH Pemuda Pancasila.

Belum lagi, dari setiap bulan ada satu bulan zonk tapi bulan berikutnya masuk terus bulan berikutnya zonk lagi, pihak BPPH mempertanyakan kenapa bisa seperti itu, dan mencurigai ada permainan dari pihak BRI.

“Ini alasanya dua bulan kemana satu lagi, Kan ini gak jelas, kita gak tau, kenapa harus di blokir. Ini bukan Dinas bukan Kementrian, tapi ini adalah Permainan BRI.” tandasnya

Seandainya, harus ramai-ramai ke BRI dari BPPH Pemuda Pancasila merasa tidak enak, makanya Pemuda Pancasila datang langsung ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya supaya wakil rakyat bisa menengahi permasalahan ini dan jangan sampai saling tuding menuding.

“Kita bukan menyalahkan Dinas Sosial, bukan menyalahkan TKSK tapi BRI yang ternyata kurang koperatif terhadap Pemerintah.” Pungkasnya

(Rizky/tasikraya)