Jakarta, tasikraya.com–
Cara pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan terus menuai perbincangan, kali ini angkat bicara dari aktivis Mahasiswa.
Angga Putra Pratama, yang sehari-hari menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, ikut memberikan pandangannya. Ia menegaskan sikap ini disampaikan secara pribadi, bukan mewakili organisasi.
“Saya perlu luruskan dulu, ini murni pendapat pribadi bukan sikap resmi PB HMI. Cuma sebagai anak muda yang mengikuti perkembangan Pemerintahan, saya melihat ada yang perlu dikoreksi dari cara Pak Purbaya diberhentikan.”Ucap Angga saat dimintai tanggapan, Jumat pagi (18/9/2026).
Sebagaimana diketahui, Purbaya dicopot dari jabatannya dalam reshuffle kabinet, Senin (14/9/2026) lalu. Kursinya langsung diisi oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, dan dilantik pada hari yang sama di Istana Negara.
Yang menjadi catatan publik, Purbaya justru mendapat kabar pencopotannya di sela rapat kerja bersama Komite IV DPD RI saat itu ia sedang menyampaikan pemaparan fiskal dan RAPBN 2027, sebelum akhirnya menerima telepon dari Istana yang mengonfirmasi pergantiannya.
Menurut Angga, letak masalahnya bukan pada keputusan pergantian, melainkan pada momen dan cara pemberitahuannya.
“Coba dibayangkan, seorang menteri sedang serius memaparkan kebijakan fiskal negara di forum resmi, tiba-tiba di tengah acara ia dikabari sudah diganti. Ini bukan lagi soal perasaan personal, tapi soal bagaimana Negara memperlakukan orang yang sudah mengabdi kepadanya. Kalau Menteri saja bisa diperlakukan seperti itu apalagi masyarakat biasa.”Tegas Angga.
Angga menyebutkan tidak mempersoalkan hak Presiden untuk mengganti pembantunya, sebab itu memang kewenangan konstitusional yang melekat. Namun pelaksanaannya, menurut dia, jauh dari kesan santun.
“Mengganti Menteri itu hak prerogatif Presiden, itu final tidak ada yang meributkan. Tapi hak besar itu semestinya dijalankan dengan cara yang beradab bukan mendadak dan tanpa penghormatan.”Ujarnya.
Angga menilai peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan hanya untuk lingkaran Istana, tapi seluruh elite politik nasional.
“Kita ini sering mengaku bangsa yang menjunjung tinggi sopan santun dan adab, tapi dalam praktik kekuasaan sehari-hari masih terasa dingin dan transaksional. Kalau tidak dikoreksi, lama-lama ini akan dianggap sebagai hal yang biasa saja.”Tutur dia.
Ia berharap kasus ini mendorong lahirnya standar etika kekuasaan yang lebih jelas, sehingga ke depan proses pergantian pejabat negara tidak lagi menimbulkan kesan sewenang-wenang.
“Ini juga jadi ujian kematangan demokrasi kita. Demokrasi yang matang bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara manusiawi termasuk kepada mereka yang sudah atau baru saja mengabdi untuk Negara.”Terang Angga Putra Pratama.