Tasikmalaya, tasikraya.com–
Miris, sedang berjalannya Rapat Parpurna Dprd Kota Tasikmalaya perihal persetujuan rekomendasi terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
Kini justru berubah menjadi sorotan publik setelah sejumlah peserta rapat kedapatan tidak serius mengikuti jalannya sidang.
Dalam agenda yang seharusnya menjadi momentum evaluasi kinerja Pemerintah Daerah itu, sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak tidak menunjukkan keseriusan.
Dan peserta dari Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalata terlihat sibuk memainkan telepon genggam dalam waktu cukup lama, sebagian lainnya asyik berbincang di tengah forum berlangsung.
Ada yang lebih memprihatinkan, terdapat peserta rapat yang terlihat mengenakan earphone saat sidang berjalan. Bahkan, di salah satu sudut ruangan, seorang peserta tampak tertidur pulas ketika rekomendasi dan catatan evaluasi DPRD tengah dibacakan.
Padahal, Rapat Paripurna tersebut membahas berbagai persoalan penting menyangkut penggunaan APBD, capaian program Pemerintah Daerah, hingga evaluasi pelayanan publik selama tahun 2025.
Pemandangan itu memantik kritik tajam dari Ketua GMNI Kota Tasikmalaya, Kevin Silalahi. Dia menilai sikap para Pejabat tersebut mencerminkan buruknya etika birokrasi dan rendahnya penghormatan terhadap forum resmi lembaga legislatif.
“Ini bukan forum biasa, Rapat Paripurna LKPJ adalah ruang evaluasi paling penting dalam Pemerintahan Daerah. Di situ dibahas bagaimana uang rakyat digunakan, bagaimana program dijalankan, dan apa saja kegagalan Pemerintah selama setahun. Tapi ironisnya, sebagian pejabat justru terlihat sibuk sendiri, bermain HP, mengobrol, bahkan tertidur.”Ungkap Kevin, Senin (11/5/2026).
Pihaknya, perilaku itu memperlihatkan adanya krisis tanggung jawab di tubuh Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Kalau mendengarkan evaluasi saja mereka tidak serius, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka sungguh-sungguh memperbaiki pelayanan publik? Ini bukan sekadar tidak sopan, tetapi bentuk nyata ketidak pedulian terhadap amanah rakyat.”Jelasnya.
Kevin menegaskan perilaku tersebut sebagai tamparan bagi marwah DPRD yang sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah.
“DPRD sedang menyampaikan rekomendasi dan kritik atas kinerja Pemerintah, tetapi yang terjadi justru forum itu seperti dianggap tidak penting. Ada yang sibuk dengan dunianya sendiri, ada yang santai mengobrol, bahkan ada yang tidur. Ini memperlihatkan mental birokrasi yang kehilangan sense of crisis.”Bebernya.
Kemudian, Kevin juga menyoroti fakta bahwa seluruh kegiatan rapat tersebut dibiayai menggunakan anggaran publik. Karena itu, ketidakseriusan peserta dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.
“Setiap menit rapat itu dibayar oleh uang rakyat. Maka ketika Pejabat hadir hanya secara fisik tetapi pikirannya entah ke mana, itu sama saja mempermainkan kepercayaan publik.”Tuturnya.
GMNI mendesak Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya agar segera memberikan evaluasi tegas terhadap jajaran OPD yang dianggap tidak menjaga etika dalam forum resmi Pemerintahan.
“Kalau dibiarkan terus, Budaya Birokrasi seperti ini akan semakin rusak. Pemerintah harus berani menegur bawahannya yang tidak disiplin dan tidak menghormati forum Negara.”Jelasnya.
GMNI Kota Tasikmalaya memastikan akan terus mengawal rekomendasi DPRD agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
Kendati demikian, ia menilai lemahnya keseriusan Birokrasi dalam forum evaluasi berpotensi berdampak pada stagnasi pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.