Oleh: Faisal, SH. M.IP. CPM. (Ketua Pemuda ICMI Kota Tasikmalaya)
Ada perbedaan mendasar antara memenangkan kontestasi politik dan kemampuan menjalankan pemerintahan. Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah memberikan legitimasi untuk memimpin, tetapi tidak secara otomatis membuktikan kapasitas seseorang dalam mengelola kompleksitas persoalan pemerintahan.
Di sinilah kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya perlu diuji.
Kota Tasikmalaya bukan sekadar wilayah administratif yang membutuhkan seorang kepala daerah untuk menjalankan rutinitas pemerintahan. Kota ini memiliki persoalan pembangunan, ekonomi, sosial, infrastruktur, pelayanan publik, hingga tata kelola birokrasi yang membutuhkan kepemimpinan dengan visi dan kemampuan manajerial yang kuat.
Masyarakat tidak memilih pemimpin hanya untuk mendengar janji politik yang disampaikan ketika kampanye. Masyarakat memberikan mandat agar janji tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan.
Karena itu, sudah waktunya publik mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini telah berjalan sesuai harapan masyarakat, atau justru masih menyisakan persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan?
Pertanyaan ini bukan bentuk permusuhan politik. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi lokal.
1. Janji Politik dan Kewajiban Membuktikan Kinerja
Dalam demokrasi, janji politik merupakan bagian dari kontrak sosial antara kandidat dengan masyarakat.
Ketika seseorang mencalonkan diri sebagai wali kota, ia menawarkan gagasan, program, visi, dan arah pembangunan. Masyarakat kemudian memberikan kepercayaan melalui pemilihan umum.
Namun, persoalan tidak berhenti setelah kemenangan politik diperoleh.
Justru setelah dilantik, seorang wali kota harus membuktikan bahwa seluruh gagasan yang pernah disampaikan memiliki kemampuan untuk diwujudkan.
Kepemimpinan tidak boleh hanya diukur melalui popularitas, intensitas kegiatan, atau kemampuan membangun komunikasi publik. Ukuran yang lebih objektif adalah capaian pembangunan, kualitas pelayanan, efektivitas anggaran, dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Jika janji politik tidak diterjemahkan menjadi hasil yang terukur, maka publik berhak meminta penjelasan.
Di sinilah pentingnya evaluasi terhadap kepemimpinan daerah. Sebab mandat rakyat bukan cek kosong yang memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan tanpa pengawasan.
2. APBD dan Persoalan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Salah satu persoalan paling penting dalam menguji kemampuan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah.
APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat gambaran tentang prioritas politik, kemampuan perencanaan, dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam konteks Kota Tasikmalaya, sorotan terhadap asumsi SiLPA dalam perencanaan APBD 2025 patut menjadi bahan evaluasi.
Asumsi SiLPA sebesar kurang lebih Rp33,753 miliar, sementara SiLPA tahun anggaran 2024 berdasarkan angka yang telah dibahas sebelumnya berada di kisaran Rp20,108 miliar, memperlihatkan pentingnya menguji ketepatan asumsi fiskal dan kualitas perencanaan anggaran.
Tentu saja, SiLPA tidak selalu mencerminkan kegagalan. SiLPA dapat muncul karena efisiensi belanja, pelampauan pendapatan, maupun faktor lain yang sah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Akan tetapi, apabila SiLPA terjadi akibat keterlambatan program, rendahnya penyerapan anggaran, atau lemahnya kesiapan pelaksanaan kegiatan, maka pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka.
Pertanyaannya bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa baik pemerintah mampu mengubah anggaran menjadi manfaat bagi masyarakat.
Apakah belanja daerah telah diarahkan pada kebutuhan prioritas? Apakah program pembangunan direncanakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat? Apakah pelaksanaan anggaran berjalan sesuai jadwal?
Pemerintah harus menjawab pertanyaan tersebut melalui data, bukan sekadar narasi keberhasilan.
Sebab kegagalan dalam perencanaan anggaran pada akhirnya dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan dan pembangunan yang seharusnya menjadi hak mereka.
3. Infrastruktur dan Wajah Kota yang Membutuhkan Keseriusan
Kota yang berkembang membutuhkan infrastruktur yang memadai.
Jalan, drainase, trotoar, penerangan jalan, fasilitas umum, dan sistem pengelolaan lingkungan bukan sekadar pelengkap pembangunan. Semuanya merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.
Kondisi infrastruktur harus menjadi salah satu ukuran paling nyata dalam menilai kepemimpinan kepala daerah.
Pembangunan tidak cukup dilakukan secara sporadis atau hanya pada kawasan yang memiliki nilai strategis secara politik. Pemerintah harus memiliki peta prioritas pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat pada titik-titik tertentu, sementara persoalan infrastruktur di lingkungan masyarakat masih membutuhkan perhatian.
Demikian pula persoalan drainase, genangan air, kebersihan lingkungan, dan penataan kawasan perkotaan harus ditangani melalui perencanaan jangka panjang.
Tasikmalaya membutuhkan tata kota yang tertib, nyaman, produktif, dan memiliki identitas sebagai kota yang berkembang tanpa kehilangan karakter sosial dan budayanya.
Jika persoalan dasar perkotaan belum tertangani secara konsisten, maka pemerintah perlu mengevaluasi kualitas perencanaan dan koordinasi perangkat daerah.
4. Ekonomi Rakyat Jangan Hanya Menjadi Slogan
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dibaca melalui angka statistik. Pemerintah juga harus memperhatikan apakah pelaku UMKM berkembang, kesempatan kerja meningkat, daya beli masyarakat terjaga, dan investasi memberikan manfaat bagi warga lokal.
Kota Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, kerajinan, dan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah.
Potensi tersebut membutuhkan keberpihakan kebijakan yang nyata.
Pemerintah harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang mendukung pelaku usaha lokal, memperluas akses permodalan, mempermudah perizinan, memperkuat pemasaran digital, dan membuka peluang kerja.
Jangan sampai UMKM hanya menjadi objek seremoni dalam kegiatan pemerintah, tetapi tidak memperoleh dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan, melainkan pada seberapa banyak pelaku usaha yang benar-benar mengalami peningkatan kapasitas dan pendapatan.
5. Birokrasi dan Persoalan Kepemimpinan
Tidak mungkin sebuah kota dikelola dengan baik apabila birokrasi pemerintahannya tidak berjalan efektif.
Wali kota memiliki tanggung jawab memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berdasarkan target pembangunan yang jelas.
Persoalannya, apakah koordinasi antardinas telah berjalan secara optimal? Apakah setiap kepala perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang terukur? Apakah evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan capaian, bukan kedekatan politik?
Dalam perspektif administrasi pemerintahan, keberhasilan kepala daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola organisasi pemerintahan.
Wali kota tidak boleh hanya menjadi pemegang jabatan tertinggi secara administratif, tetapi harus menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh perangkat daerah.
Rotasi dan mutasi pejabat juga tidak boleh sekadar menjadi instrumen politik atau formalitas organisasi. Penempatan pejabat harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan kebutuhan organisasi.
Kota ini membutuhkan birokrasi yang bekerja untuk masyarakat, bukan birokrasi yang hanya sibuk menjalankan rutinitas administratif.
6. Kepemimpinan Harus Terbuka terhadap Kritik
Salah satu ukuran kedewasaan demokrasi adalah kemampuan pemimpin menerima kritik.
Dalam negara demokrasi, kepala daerah bukanlah figur yang tidak boleh dipertanyakan. Ia merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menuntut adanya akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, prinsip transparansi dan partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, kritik terhadap wali kota tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan.
Justru kritik yang disampaikan berdasarkan argumentasi, data, dan kepentingan publik merupakan bagian dari mekanisme kontrol demokrasi.
DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Media harus tetap independen. Organisasi masyarakat sipil harus memiliki ruang untuk menyampaikan evaluasi. Dan pemerintah harus bersedia membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat untuk diketahui.
Jangan sampai ruang demokrasi lokal hanya dipenuhi oleh pujian, sementara suara kritis dianggap sebagai gangguan politik.
7. Tasikmalaya Membutuhkan Kepemimpinan yang Memiliki Kapasitas, Bukan Sekadar Legitimasi
Saya ingin menegaskan bahwa kemenangan dalam pemilihan kepala daerah merupakan legitimasi untuk memimpin, tetapi bukan jaminan keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan.
Kapasitas kepemimpinan harus dibuktikan melalui kemampuan menyelesaikan persoalan.
Seorang wali kota harus memiliki keberanian menentukan prioritas, ketegasan mengambil keputusan, kemampuan mengonsolidasikan birokrasi, serta kecakapan mengelola anggaran.
Apabila persoalan pembangunan terus berulang tanpa penyelesaian yang terukur, maka evaluasi terhadap kepemimpinan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Kita tidak sedang berbicara tentang menjatuhkan seseorang melalui opini politik. Kita sedang berbicara tentang hak masyarakat untuk memperoleh pemerintahan yang bekerja secara profesional.
Tasikmalaya tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjelaskan persoalan. Tasikmalaya membutuhkan pemimpin yang mampu menyelesaikannya.
Penutup: Rakyat Tidak Memilih untuk Sekadar Menjadi Penonton
Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman dalam tradisi aktivisme Himpunan Mahasiswa Islam, saya memandang bahwa menjaga demokrasi tidak cukup dilakukan melalui partisipasi dalam pemilihan umum.
Demokrasi juga harus dijaga setelah kekuasaan terbentuk.
Rakyat tidak boleh kehilangan hak untuk mengawasi. Aktivis tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengkritik. Dan pemerintah tidak boleh kehilangan kesadaran bahwa kekuasaan yang dimiliki merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya harus menjadi momentum untuk mengembalikan orientasi pemerintahan kepada kepentingan masyarakat.
Kita tidak sedang mencari pemimpin yang sempurna, karena kesempurnaan bukan ukuran manusia. Namun, kita berhak menuntut pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, keberanian, dan kesungguhan dalam menjalankan mandat rakyat.
Jika pemerintah belum mampu menunjukkan hasil yang sebanding dengan harapan masyarakat, maka evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan objektif.
Sebab kota ini bukan milik wali kota, bukan milik partai politik, dan bukan pula milik kelompok yang sedang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Tasikmalaya adalah milik seluruh masyarakatnya.
Dan karena itu, masa depan kota ini tidak boleh dipertaruhkan hanya karena lemahnya perencanaan, buruknya koordinasi, atau ketidakmampuan mengelola potensi daerah.
Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan keberhasilan kepemimpinan harus dibuktikan melalui kesejahteraan rakyat.
Tasikmalaya tidak kekurangan potensi. Yang harus kita pastikan adalah hadirnya kepemimpinan yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi kemajuan nyata.
Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci pemerintah. Justru diam terhadap kekeliruan kekuasaan adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sebagai warga negara.