Kabupaten Tasikmalaya, tasikraya.com–
Dalam rangka hari pangan se-dunia 2025, Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), A. Iwan Dwi Laksono, SE mengatakan isu kemandirian pangan merupakan pondasi utama dalam membangun kemandirian nasional yang sejati.
Menurutnya, kata Iwan, pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar rakyat tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.
“Pangan adalah fondasi dari seluruh dimensi kemandirian nasional. Dalam kerangka Pancalogi JAMAN, pangan menjadi pilar pertama yang menopang pilar-pilar lainnya: Energi, Maritim, Iptek, dan Industri. Tanpa kemandirian pangan, kita akan selalu berada dalam posisi rentan dan tergantung.”Ucap Iwan Dwi Laksono dalam pernyataan persnya, Rabu (16/10/2025).
Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo: Menjawab Tantangan Pangan Nasional
Berdasarkan kajian strategis yang di lakukan oleh Litbang Jaman, kebijakan pangan yang di jalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029 menunjukkan arah yang progresif dan terukur.
“Tiga program unggulan menjadi sorotan utama dalam mendukung kemandirian pangan nasional: Program Pangan Gratis Menyasar 40 Juta keluarga prasejahtera, program ini memberikan makanan tambahan dan sembako gratis sebagai upaya peningkatan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga.”Jelas Iwan.
Food Estate Nasional, kata Iwan, pengembangan lumbung pangan berskala besar dengan membuka lahan baru seluas 300.000 hektar serta penerapan teknologi pertanian presisi menjadi langkah nyata menuju swasembada pangan.
“Transformasi Pertanian melalui mekanisasi Pertanian, digitalisasi, dan pengembangan sistem irigasi modern, sektor pertanian di arahkan menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.”Tuturnya.
Temuan kajian dan dampak positif
Litbang JAMAN menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan triangulasi data kuantitatif (termasuk analisis SPSS) untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut.
Dengan begitu, hasilnya menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kebijakan yang di terapkan dan hasil yang di capai: peningkatan produksi pangan modernisasi pertanian dan program food estate terbukti meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen secara signifikan.
Kesejahteraan Petani penggunaan Kartu Tani Digital, asuransi pertanian, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian telah memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan petani.
Pasalnya, kedaulatan pangan kebijakan pangan era Prabowo menggeser fokus dari sekadar ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Tantangan Implementasi dan rekomendasi strategis meski arah kebijakan sudah tepat dan di dukung oleh landasan hukum yang kuat, tantangan implementasi tetap menjadi perhatian, terutama dalam hal:
* Ketimpangan distribusi pangan antar wilayah
* Ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok
* Kompleksitas regulasi dan perizinan sektor pertanian
Untuk mengatasi tantangan tersebut, JAMAN merekomendasikan langkah-langkah strategisnya.
Penguatan Infrastruktur Logistik
Pembangunan cold storage, jalan tani, dan gudang modern untuk mempercepat distribusi hasil pertanian.
Reformasi regulasi harmonisasi dan penyederhanaan perizinan serta regulasi pertanian guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Kolaborasi lintas sektor sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.
Pangan sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa
Ketua Umum JAMAN, A. Iwan Dwi Laksono, SE, menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
“Pangan bukan hanya soal perut kenyang, tapi soal harga diri bangsa. Dengan strategi yang terukur, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan sinergi lintas sektor, kita bisa menjadikan pangan sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan.”Pungkasnya.