Kabupaten Tasikmalaya, tasikraya.com-
Seratus hari pertama kepemimpinan Seorang Bupati Tasikmalaya bukan sekadar hitungan kalender Birokrasi. Menurut Fadlan Syahrizal Ketua Jaman Muda Tasikmalaya 100 hari kerja adalah tonggak moral dan simbol politik.
Ia mengatakan masa uji apakah kepemimpinan benar-benar lahir untuk rakyat atau sekadar melanjutkan warisan stagnasi lama.
Jaringan Kemandirian Nasional Muda Tasikmalaya (JAMAN MUDA) menilai, 100 hari kepemimpinan Bupati Kabupaten Tasikmalaya masih jauh dari harapan rakyat.
“Alih-alih menjadi fondasi transformasi, justru terlihat kecenderungan reproduksi masalah lama: kemiskinan yang tinggi, birokrasi yang lamban, pelayanan publik yang tidak memadai, serta pembangunan yang belum menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.”Ungkap Aktivis Muda Tasikmalaya, Kamis Malam (4/9/2025).
Dari perspektif filsafat kritis, kata Fadlan, kekuasaan publik adalah kontrak moral, bukan hanya jabatan formal.
“Seratus hari pertama seharusnya menampilkan komitmen nyata terhadap keadilan sosial. Namun realitas menunjukkan lebih banyak retorika dari pada praksis. Janji kampanye yang dulu diucapkan, kini belum menemukan pijakan dalam kebijakan konkret.”Ujar dia.
Dalam kerangka Habermasian, ruang publik seharusnya dihidupkan: rakyat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Namun, komunikasi politik yang terjadi cenderung satu arah—berupa klaim sepihak pemerintah daerah tanpa mekanisme dialog substantif.
Akibatnya, legitimasi politik yang dibangun lebih bersifat kosmetik daripada substantif. Sementara itu, Aristoteles menegaskan bahwa politik sejati adalah seni menyejahterakan rakyat (eudaimonia).
“Jika rakyat masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar, kesenjangan pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta belum ada tanda-tanda perbaikan signifikan dalam 100 hari pertama, maka kepemimpinan ini belum memenuhi tujuan paling mendasar dari politik.”Tuturnya.
Ketua JAMAN MUDA, Fadlan Syahrizal menyatakan dengan tegas:
“Seratus hari pertama seharusnya menjadi momentum perubahan. Namun, yang kami lihat hanyalah simbol, seremoni, dan pencitraan. Rakyat Tasikmalaya berhak mendapatkan pemimpin yang menghadirkan kerja nyata, bukan janji yang terus ditunda. Jika keadaan ini terus dibiarkan, kami tidak segan turun ke jalan untuk menagih janji yang telah dikhianati.”Tegasnya.
Jaman Muda menilai, stagnasi 100 hari pertama adalah sinyal bahaya. Jika dibiarkan, ia akan menjadi pola pemerintahan lima tahun penuh: penuh retorika, miskin aksi. Karena itu, kami menyerukan peringatan keras sekaligus membuka jalan kritik rakyat.
Rencana Aksi Demonstrasi
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Jaringan Kemandirian Nasional Muda Tasikmalaya akan menggelar aksi demonstrasi damai dalam waktu dekat.
Aksi tersebut adalah ekspresi konstitusional sekaligus artikulasi filosofis: rakyat berhak mengingatkan, mengoreksi, dan bahkan menegur keras kekuasaan yang mulai melenceng dari mandatnya.
Dalam aksi tersebut, Jaman Muda akan membawa empat tuntutan utama:
1. Reorientasi kebijakan ke arah kesejahteraan rakyat: bukan pencitraan, bukan seremoni, tetapi kebijakan konkret untuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur rakyat.
2. Transparansi dan partisipasi publik: rakyat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan dijadikan penonton.
3. Pembersihan praktik politik transaksional dan stagnasi birokrasi: bupati harus berani memutus mata rantai birokrasi lamban dan segala bentuk kepentingan sempit elite politik.
4. Tutup Tambang Galunggung Tasikmalaya.
Seratus hari pertama bukan akhir, tetapi jika dari awal sudah menunjukkan gejala kemandekan, maka lima tahun ke depan hanya akan menjadi pengulangan kekecewaan.
“Kami menegaskan, aksi demonstrasi ini bukan gerakan oposisi buta, melainkan upaya menjaga akuntabilitas etis dari kekuasaan. Kami berdiri atas nama rakyat Tasikmalaya yang menuntut kesejahteraan, keadilan, dan keberanian politik. Jika Bupati tidak segera berbenah, maka sejarah akan mencatat bahwa kekuasaan ini runtuh bukan karena lawan politik, tetapi karena kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri.”Pungkasnya. (*)