Tasikmalaya, tasikraya.com–
Rencana pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau Geothermal di kawasan Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, terus menuai gelombang sorotan kritis.
Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Muda Kabupaten Tasikmalaya menilai proyek yang kerap dibingkai dalam narasi transisi energi bersih tersebut menyimpan potensi kerentanan serius, baik dari aspek perlindungan lingkungan hidup maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum tata kelola Pemerintahan.
Ketua JAMAN Muda Kabupaten Tasikmalaya, Fadlan Syahrizal mengatakan pembangunan infrastruktur energi berskala besar tidak boleh meminggirkan keselamatan ekologis serta hak-hak konstitusional masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan lereng Gunung.
Ancaman Serius bagi Ekosistem dan Sumber Air
Secara ekologis, Gunung Galunggung bukan sekadar bentang alam vulkanik, melainkan benteng ekologis dan daerah tangkapan air (*catchment area*) utama bagi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
JAMAN Muda menyoroti bahwa tahapan eksplorasi hingga eksploitasi panas bumi—yang meliputi pembukaan tutupan hutan, mobilisasi alat berat, serta pengeboran sumur dalam—berisiko tinggi mengganggu keseimbangan hidrologis di bawah permukaan tanah.
Kekhawatiran terbesar menyasar keberlangsungan debit mata air yang selama ini menjadi urat nadi sektor pertanian, perikanan air tawar, serta kebutuhan air bersih warga di wilayah kaki gunung seperti Kecamatan Sukaratu dan sekitarnya.
Selain itu, status Galunggung sebagai Gunung Api aktif dengan sejarah geologis yang dinamis menuntut standar kehati-hatian ekstrem guna mencegah risiko kerentanan bencana tanah longsor maupun pencemaran limbah di masa mendatang.
“Label energi bersih dalam proyek geothermal tidak otomatis menghapus potensi kerusakan lingkungan di tingkat tapak. Galunggung adalah sumber penghidupan dan penyangga air bagi masyarakat Tasikmalaya. Ketika aktivitas pengeboran mengancam ekosistem dan mata air warga, maka negara sedang mempertaruhkan keselamatan ruang hidup rakyatnya sendiri.”Tegas Fadlan kepada tasikraya.com, Senin (16/11/2026).
Cacat Partisipasi dan Prinsip Kehati-hatian Hukum
Dari sisi Yuridis, JAMAN Muda mengingatkan bahwa meskipun proyek panas bumi dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, legalitas sektoral tersebut tidak boleh menabrak hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Fadlan mengkritisi absennya partisipasi bermakna (meaningful participation) dan minimnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan hingga penetapan wilayah kerja.
Proses perizinan maupun penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dinilai berjalan tertutup dianggap mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).
“Secara hukum, setiap proyek yang berdampak besar pada lingkungan wajib memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi publik secara utuh. Jika proses sosialisasinya saja tertutup dan warga sekitar justru diliputi rasa khawatir akan masa depan lahan serta sumber air mereka, maka pemerintah dan pihak pengembang wajib mengevaluasi total proyek ini sebelum melangkah lebih jauh.”Tuturnya.
Peringatan Keras bagi Pemangku Kebijakan
Menutup pernyataannya, JAMAN Muda mendesak Pemerintah Daerah, Kementerian terkait dan pihak pengembang untuk menghentikan segala bentuk pendekatan sepihak serta membuka seluruh dokumen kajian lingkungan dan perizinan kepada publik secara transparan.
Selain itu, Fadlan memberikan peringatan keras bahwa pemaksaan proyek di tengah ketertutupan informasi hanya akan memicu krisis ekologis jangka panjang.
“Jangan sampai ambisi mengejar megawatt listrik hari ini justru mengundang petaka ekologis di masa depan. Gunung Galunggung bukan sekadar titik koordinat di atas meja investasi—ia adalah benteng air dan penyangga nyawa bagi ratusan ribu warga Tasikmalaya. Ketika alam dipaksa tunduk oleh bor dan beton tanpa kehati-hatian hukum maupun nurani lingkungan, yang tersisa kelak bukanlah kemajuan, melainkan krisis air, tanah yang runtuh, dan penyesalan yang tak lagi bisa ditebus oleh nilai investasi sebesar apa pun.”Pungkas Fadlan.
