Kota Tasikmalaya-
Di hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-19, ratusan mahasiswa dan mahasiswi Aliansi BEM Tasikmalaya (ABT) melakukan aksi Demo ke DPRD, Sabtu, (17/10/2020). Aksi Demo kali ini, sebagai bukti kekecewannya terhadap anggota DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Salah satu Orator BEM Tasikmalaya, Zam-zam menyampaikan 3 tuntutan Aliansi BEM Tasikmalaya. Pertama, refresifitas aparat Kepolisian dalam menindak orang-orang yang lagi demo/unjuk rasa terutama pada kejadian di Unisba dan Unpas Bandung.
“Kita tuntut aparat hukum agar lebih berlaku adil, jadi aparat itu bukan jadi pengayom eksekutif dan legislatif, tapi pengayom masyarakat, karena aparat adalah milik seluruh rakyat Indonesia” ujarnya.
Kedua, menyatakan mosi tidak percaya kepada anggota DPRD dan Walikota Tasikmalaya, karena beberapa hari sebelumnya mahasiswa telah mengajukan Legal Drafting bahwa Kota Tasikmalaya menolak Omnibuslaw, tetapi kenyataannya pada satu minggu kebelakang ada audiensi dengan Rapat Pimpinan (Rapim) dengan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang terjadi adalah berkasnya ternyata tidak ada.
“Kemudian, kami layangkan mosi tidak Percaya kepada anggota Dprd bahwa tidak ada draf yang diajukan. Selanjutnya, tadi perwakilan dari Aliansi BEM konfirmasi kepada Wakil Dprd, memang benar Pemerintah Kota mengajukan draf atas keinginan yang ada di masyarakat terutama kaum buruh dan elemen lainya terkait penolakan Ombibuslaw.”jelasnya
Para Aktivis ABT menginginkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman untuk datang ke forum rakyat tadi dan ternyata tudak kunjung datang, alasannya Walikota Tasikmalaya sedang di Mangkubumi padahal Mangkubumi itu dekat. Hal tersebut dianggap sebagai bukti tidak ada inisiatif dari Walikota untuk mendatangai masa.
Ketiga, menolak Omnibuslaw seperti yang sudah di sampaikan dari jauh-jauh hari sikap ABT sudah menolak.
“Ini bukan aksi terakhir kami dari Aliansi BEM Tasikmalaya dan kami inginkan undang undang Omnibuslaw segera di Cabut.” Pungkas Zam-zam salah satu Orator Muda Universitas Siliwangi
(Rizky/tasikraya)