Jakarta, tasikraya.com–
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku efektif di bulan Juni 2026.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi katalisator bagi pelemahan ekonomi nasional yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah hingga sektor produktif.
Dengan begitu, Wasekjen DPP PUI, Deden Tazdad Hubban menegaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif atas kebijakan ini karena efek dominonya tidak hanya menyentuh sektor energi, tetapi merembet ke seluruh sendi kehidupan ekonomi rakyat.
Dengan dampak kenaikan BBM, Deden Tazdad Hubban mengatakan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Kenaikan BBM telah memicu efek domino pada biaya distribusi dan logistik. Akibatnya, harga komoditas kebutuhan pokok di pasar melonjak tajam, yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.”Ujarnya, Kamis (11/6/2026).
BBM Naik Penurunan Produktivitas UMKM
Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional kini berada dalam posisi terjepit.
Lalu, meningkatnya biaya operasional produksi dan transportasi tidak dibarengi dengan kenaikan daya beli konsumen, sehingga banyak pelaku usaha kecil terancam gulung tikar.
Sehingga, dampak juga pelemahan ekonomi rakyat, daya beli yang melemah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi di tingkat rumah tangga.
Selanjutnya, konsumsi domestik yang selama ini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional, kini melambat drastis.
Ancaman Pendapatan Negara dan Daerah
Meski kenaikan BBM, mungkin ditujukan untuk efisiensi fiskal PUI mencatat adanya risiko pelemahan pendapatan jangka panjang.
Penurunan aktivitas ekonomi (terutama di sektor riil dan UMKM) secara otomatis akan mengurangi basis pajak dan retribusi, yang pada akhirnya akan memukul pendapatan Pemerintah Daerah (PAD) serta mengurangi efektivitas penerimaan Negara.
”Pemerintah tidak boleh hanya melihat angka di atas kertas. Kenaikan BBM saat ini adalah beban berat bagi rakyat yang ekonominya masih berupaya pulih. Jika UMKM terpuruk dan daya beli masyarakat lumpuh, maka bukan hanya ekonomi rakyat yang terganggu, tapi stabilitas pendapatan daerah pun akan terkena imbas negatifnya dalam jangka panjang.”Tegas Deden Tazdad Hubban.
Rekomendasi kebijakan
dalam menyikapi kondisi ini, DPP PUI mendesak Pemerintah untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran.
Memastikan adanya jaring pengaman sosial yang lebih efektif dan transparan bagi masyarakat yang paling terdampak.
Intervensi Biaya Logistik
Melakukan langkah konkret untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan efisiensi rantai pasok agar beban distribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.
Insentif bagi UMKM
Memberikan relaksasi atau bantuan modal bagi pelaku UMKM agar tetap mampu bertahan di tengah tingginya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.
Evaluasi Transparan
Membuka ruang dialog kepada publik mengenai alasan teknis kenaikan dan mencari solusi alternatif yang lebih berkeadilan bagi ekonomi rakyat.
”DPP PUI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah agar tetap berpihak pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat kecil.”Pungkasnya.