Tasikmalaya, tasikraya.com–
Kritik tajam dari Tokoh Tasikmalaya menghantam Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terjepit, para wakil rakyat justru kedapatan mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dengan angka yang dianggap tidak masuk akal.
Sontak, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola tahun anggaran 2026, total biaya perjalanan dinas para anggota Wakil Rakyat (Legislatif) tersebut mencapai angka fantastis yakni lebih dari Rp 7,1 miliar.
Kemudian, anggaran ini tersebar di berbagai pos kegiatan yang dinilai tumpang tindih dan sarat akan pemborosan.
Rincian anggaran tersebut menjadi sorotan beberapa poin anggaran yang memicu kontroversi diantaranya pembentukan Perda & Peraturan DPRD yang dialokasikan sebesar Rp 1, 04 miliar dan Rp657,9 juta.
Tak hanya itu, peningkatan kapasitas (Pendalaman Tugas) yang menyerap anggaran sebesar Rp 780 juta.
Selanjutnya, Fasilitasi Tugas DPRD yang muncul berulang kali dengan nilai Rp.387,5 juta, Rp.368,6 juta, dan Rp.165 juta.
Kendati, ada juga anggaran pengawasan Pemerintahan yang tersebar di berbagai sub-kegiatan dengan akumulasi ratusan juta rupiah.
Dan anggaran pembahasan anggaran dan aspirasi yang melibatkan biaya paket meeting luar kota yang menelan biaya miliaran rupiah secara kumulatif.
Ketua Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) Dadan Jaenudin angkat bicara mengenai issue yang kini menjadi trending topic di kalangan aktivis dan masyarakat sipil tersebut.
Pihaknya, menyebutkan setiap rupiah yang digunakan oleh dewan adalah uang pajak dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.
“Saya sebagai masyarakat berharap pengelolaan uang itu harus benar-benar dijaga. Jangan seenaknya, apalagi jika ada indikasi mark-up dalam kegiatan tersebut.”Ungkap Dadan saat ditemui wartawan, Sabtu (25/4/2026).
RPD menyoroti ketimpangan sosial yang nyata antara gaya hidup para pejabat dengan kondisi riil di lapangan.
“Miris di tengah masyarakat yang susah untuk sekadar makan, mereka malah seenaknya menggunakan uang rakyat buat ‘pelesiran’ dengan dalih perjalanan dinas. Jika benar kegiatan itu ada, kami menuntut transparansi penuh. Ingat, mereka itu wakil rakyat bukan bos rakyat.”Ujar Dadan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan berkali-kali kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat.
Namun, pucuk pimpinan legislatif tersebut cenderung menghindar. Panggilan telepon maupun pesan singkat Via WhatsApp tidak mendapatkan respons yang semestinya.
Hanya ada satu balasan singkat dan enigmatik (misterius) saat wartawan menanyakan keberadaannya serta tanggapan mengenai issue anggaran tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi hanya menjawab singkat.
“WFH, tentang anggaran itu korek aja, bisi ada fiktif.”tulisnya dalam pesan singkatnya.
Namun, saat wartawan mencoba mendalami maksud dari pernyataan “korek saja” dan “bisi (khawatir) ada fiktif” tersebut melalui telepon langsung, ponsel yang bersangkutan kembali tidak diangkat.
Sikap bungkam dan jawaban “WFH” (Work From Home) dari pimpinan dewan di tengah isu krusial ini justru semakin memperlebar spekulasi publik terkait adanya ketidakberesan dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas tahun 2026.
Masyarakat kini menanti keberanian lembaga pengawas keuangan untuk membedah potensi kerugian Negara di balik angka Rp 7,1 miliar tersebut.